Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengatakan pihaknya mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengubah sistem pemeriksaan keuangan pemda dengan aplikasi.
"Akibat bencana kemanusiaan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tak terkecuali Kalimantan Barat, memang mengharuskan Badan Pemeriksa Keuangan mengubah sistem pemeriksaan keuangan daerah. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh pimpinan BPK Perwakilan Kalimantan Barat kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat melalui video conference, Kamis kemarin, dan kami dari Pemkab Landak intinya mendukung perubahan sistem tersebut," kata Karolin di Ngabang, Sabtu.
Menurutnya, jika dalam kondisi darurat COVID-19 terus berlanjut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan data atau dokumen penjelasan secara online.
Hal ini agar proses audit keuangan daerah tetap bisa dilakukan. Terkait hal ini kemungkinan diperlukan tenaga Inspektorat untuk melakukan cek fisik di daerah.
"Kami menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh pihak BPK. Jika memang ditawarkan yang tadi disampaikan kami siap untuk bekerjasama untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari BPK," tuturnya.
Terkait hal teknis nantinya, Karolin menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait demi mendukung pelaksanaan audit keuangan nantinya.
"Yang berkaitan dengan teknis saya kira nanti bisa dibicarakan lebih detail tapi apapun kami siap untuk mendukung apa yang diperlukan oleh BPK untuk melakukan audit keuangan," katanya.
Karolin menilai mekanisme yang diambil BPK ini sudah tepat. Mengingat situasi darurat saat ini yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir.
"Karena menurut prediksi ini masih belum mencapai puncaknya maka langkah antisipasi yang dilakukan oleh BPK menurut saya sudah tepat. Terkait dengan inspektorat kami siap melaksanakan juga, tinggal menunggu arahan dari BPK. Satu atau dua bulan ke depan belum tentu ini kita bisa kembali dalam kondisi normal," tukas Karolin.
Terkait mekanisme pemeriksaan keuangan ini, Bupati Landak menyarankan BPK agar menyiapkan aplikasi baru agar semakin memudahkan melakukan komunikasi secara online.
"Kalau boleh saran BPK bisa menyiapkan aplikasi baru supaya lebih memudahkan kita dalam melakukan komunikasi secara online. Mana yang diperlukan, seperti apa yang diperlukan saya kira kami serahkan kepada BPK, kami siap mengikuti arahan," ujar Karolin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Akibat bencana kemanusiaan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tak terkecuali Kalimantan Barat, memang mengharuskan Badan Pemeriksa Keuangan mengubah sistem pemeriksaan keuangan daerah. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh pimpinan BPK Perwakilan Kalimantan Barat kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat melalui video conference, Kamis kemarin, dan kami dari Pemkab Landak intinya mendukung perubahan sistem tersebut," kata Karolin di Ngabang, Sabtu.
Menurutnya, jika dalam kondisi darurat COVID-19 terus berlanjut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan data atau dokumen penjelasan secara online.
Hal ini agar proses audit keuangan daerah tetap bisa dilakukan. Terkait hal ini kemungkinan diperlukan tenaga Inspektorat untuk melakukan cek fisik di daerah.
"Kami menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh pihak BPK. Jika memang ditawarkan yang tadi disampaikan kami siap untuk bekerjasama untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari BPK," tuturnya.
Terkait hal teknis nantinya, Karolin menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait demi mendukung pelaksanaan audit keuangan nantinya.
"Yang berkaitan dengan teknis saya kira nanti bisa dibicarakan lebih detail tapi apapun kami siap untuk mendukung apa yang diperlukan oleh BPK untuk melakukan audit keuangan," katanya.
Karolin menilai mekanisme yang diambil BPK ini sudah tepat. Mengingat situasi darurat saat ini yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir.
"Karena menurut prediksi ini masih belum mencapai puncaknya maka langkah antisipasi yang dilakukan oleh BPK menurut saya sudah tepat. Terkait dengan inspektorat kami siap melaksanakan juga, tinggal menunggu arahan dari BPK. Satu atau dua bulan ke depan belum tentu ini kita bisa kembali dalam kondisi normal," tukas Karolin.
Terkait mekanisme pemeriksaan keuangan ini, Bupati Landak menyarankan BPK agar menyiapkan aplikasi baru agar semakin memudahkan melakukan komunikasi secara online.
"Kalau boleh saran BPK bisa menyiapkan aplikasi baru supaya lebih memudahkan kita dalam melakukan komunikasi secara online. Mana yang diperlukan, seperti apa yang diperlukan saya kira kami serahkan kepada BPK, kami siap mengikuti arahan," ujar Karolin.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020