Ketersediaan benih bersertifikat dan lulus pengawasan masih menjadi tantangan dalam pengembangan perkebunan di Kalimantan Barat saat ini, kata Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Heronimus Hero.
"Khusus untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah terutama pengadaan benih atau bibit untuk tanaman perkebunan masih sulit. Pemenuhan kuota dalam program terkait benih tidak terpenuhi. Nah, itu tentu menjadi tantangan kami dan di sisi lainnya sebagai peluang bagi penangkar benih," ujarnya pada Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan 2020 di Pontianak, Selasa.
Hero menjelaskan bahwa persoalan ini harus dicarikan solusi bersamai. Penting ada kesinambungan antara program pengadaan benih oleh pemerintah dan pembenihan oleh penangkar.
"Jadi, kami akan bersinergi dan membuat ada kesinambungan antara program dan produksi benih dari penangkar. Bagaimana pemenuhan benih program pemerintah bisa dan penangkar memiliki kepastian pasar yang jelasi. Satu tahun sebelum program, penangkar sudah tahu sehingga siap suplai. Apalagi tanaman perkebunan untuk pembenihan minimal 6 bulan baru siap bahkan sampai 1 tahun," katanya.
Dari sisi pemerintah, saat ini memang tidak ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbenihan untuk tanaman sektor perkebunan. Berbeda dengan tanaman pangan dan hortikultura, UPT perbenihan sudah ada di Kalbar.
"UPT perbenihan perkebunan sebenarnya sangat penting sebagai penyangga program pemerintah. Saat ini kan hanya mengandalkan penangkar. Itu kewalahan dan terkendala banyak hal. Yang jelas perbenihan perkebunan memang lebih sulit dari sektor lainnya. Regulasi perlu disederhanakan namun tetap tidak mempengaruhi kualitas benih," katanya.
Ia menyebutkan, persoalan benih, budidaya dan hilirinya harus menjadi perhatian semua pihak, baik dari pemerintah pusat hingga kabupaten. Pemerintah provinsi sebagai pembina di kabupaten dan lainnya. Perlu komitmen bersama membuat inovasi dan terobosan baru untuk memajukan perkebunan Kalbar.
"Kita tahu dan tidak dipungkiri lagi andil sektor perkebunan dalam PDRB atau ekonomi rakyat sangat besar. Peluang itu dan prospeknya harus kita tangkap dan maksimalkan. Hal itu harus serius kita urus karena kita sudah tahu dampak dan manfaat besarnya," kata dia.
Pembangunan perkebunan di Kalbar yang menjadi prioritas saat ini di antaranya kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, lada, kakao.
"Kebutuhan benih di Kalbar tahun ini untuk sawit program PSR sebanyak 1.127.993 batang, karet sebanyak 258.000 batang, lada 410.000 batang, kopi robusta 72.000 batang dan kelapa dalam unggul 19.500 batang," sebutnya.
Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan 2020 dihadiri dari 13 pemerintah daerah kabupaten atau kota, penangkar dan pihak lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Khusus untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah terutama pengadaan benih atau bibit untuk tanaman perkebunan masih sulit. Pemenuhan kuota dalam program terkait benih tidak terpenuhi. Nah, itu tentu menjadi tantangan kami dan di sisi lainnya sebagai peluang bagi penangkar benih," ujarnya pada Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan 2020 di Pontianak, Selasa.
Hero menjelaskan bahwa persoalan ini harus dicarikan solusi bersamai. Penting ada kesinambungan antara program pengadaan benih oleh pemerintah dan pembenihan oleh penangkar.
"Jadi, kami akan bersinergi dan membuat ada kesinambungan antara program dan produksi benih dari penangkar. Bagaimana pemenuhan benih program pemerintah bisa dan penangkar memiliki kepastian pasar yang jelasi. Satu tahun sebelum program, penangkar sudah tahu sehingga siap suplai. Apalagi tanaman perkebunan untuk pembenihan minimal 6 bulan baru siap bahkan sampai 1 tahun," katanya.
Dari sisi pemerintah, saat ini memang tidak ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbenihan untuk tanaman sektor perkebunan. Berbeda dengan tanaman pangan dan hortikultura, UPT perbenihan sudah ada di Kalbar.
"UPT perbenihan perkebunan sebenarnya sangat penting sebagai penyangga program pemerintah. Saat ini kan hanya mengandalkan penangkar. Itu kewalahan dan terkendala banyak hal. Yang jelas perbenihan perkebunan memang lebih sulit dari sektor lainnya. Regulasi perlu disederhanakan namun tetap tidak mempengaruhi kualitas benih," katanya.
Ia menyebutkan, persoalan benih, budidaya dan hilirinya harus menjadi perhatian semua pihak, baik dari pemerintah pusat hingga kabupaten. Pemerintah provinsi sebagai pembina di kabupaten dan lainnya. Perlu komitmen bersama membuat inovasi dan terobosan baru untuk memajukan perkebunan Kalbar.
"Kita tahu dan tidak dipungkiri lagi andil sektor perkebunan dalam PDRB atau ekonomi rakyat sangat besar. Peluang itu dan prospeknya harus kita tangkap dan maksimalkan. Hal itu harus serius kita urus karena kita sudah tahu dampak dan manfaat besarnya," kata dia.
Pembangunan perkebunan di Kalbar yang menjadi prioritas saat ini di antaranya kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, lada, kakao.
"Kebutuhan benih di Kalbar tahun ini untuk sawit program PSR sebanyak 1.127.993 batang, karet sebanyak 258.000 batang, lada 410.000 batang, kopi robusta 72.000 batang dan kelapa dalam unggul 19.500 batang," sebutnya.
Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan 2020 dihadiri dari 13 pemerintah daerah kabupaten atau kota, penangkar dan pihak lain.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020