Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak harusmemiliki data penduduk miskin agar penyaluran elpiji subsidi atau elpiji tabung tiga kilogram di kota itu benar-benar tepat sasaran.
"Apalagi dengan adanya kartu kendali yang kini jadi pengawasan pendistribusian elpiji subsidi tersebut kepada masyarakat tidak mampu dan usaha mikro," kata Bebby Nailufa di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, pihaknya sudah sering menyampaikan, agar Pemkot Pontianak punya data mandiri, sehingga hal-hal seperti antrian membeli elpiji subsidi ini bisa diminimalisir.
"Pada saat pihak Pertamina butuh data, maka kita (Pemkot Pontianak) sudah punya dan semua akan tepat sasaran," ujarnya.
Menurut dia, dengan data tersebut, pemerintah bisa menentukan kebutuhan kuota elpiji subsidi masyarakat Kota Pontianak, dengan tingkat kesalahan yang rendah.
Dari pengalaman sebelumnya, Pertamina bersinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk menggunakan kartu kendali guna mengatur dan mengendalikan pengguna yang layak di masyarakat dengan kerja sama RT setempat.
"Pihak RT juga harus diawasi dalam kinerjanya kepada warganya, sehingga dalam menentukan penerima kartu kendali tidak berdasarkan keinginannya tetapi memang diberikan pada masyarakat yang tidak mampu dan usaha mikro," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemkot Pontianak, melalui Diskumdag (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) kota setempat menerbitkan kartu kendali pembelian elpiji subsidi (tabung tiga kilogram) di pangkalan yang diberikan pada masyarakat tidak mampu dan usaha mikro.
Dia mengatakan, penerbitan ini (kartu kendali) agar elpiji subsidi tepat sasaran, dan tidak lagi digunakan oleh yang tidak berhak, dan khusus bagi rumah tangga maksimal lima tabung, dan untuk usaha mikro delapan tabung sebulannya.
"Banyaknya pengecer yang memanfaatkan disparitas harga, sehingga masyarakat yang berhak malah tidak mendapatkannya, kami sudah melakukan razia, pembinaan agar yang tidak berhak beralih ke elpiji nonsubsidi," ujarnya.
Selain itu, menurut Edi, pihaknya juga melakukan operasi pasar, dengan maksud agar elpiji subsidi memang dibeli oleh masyarakat yang berhak saja.
"Kami berupaya agar masyarakat yang berhak mendapatkan elpiji subsidi, sementara yang sudah mampu tidak boleh menggunakan elpiji tersebut," katanya.
Dia menambahkan, Pemkot Pontianak akan terus berupaya untuk mengontrolnya agar elpiji subsidi tepat sasaran, dan tidak terjadi antrian panjang lagi seperti beberapa waktu lalu. "Kebutuhan cukup, tetapi karena dibeli pengecer sehingga menjadi tidak cukup. Saya minta lurah dan camat ikut memantaunya," katanya.
Dia berharap, dengan kartu kendali/kartu pembelian itu, maka bisa diketahui juga apakah ada penambahan penduduk miskin, sehingga nantinya bisa dilakukan penambahan kuota oleh pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Apalagi dengan adanya kartu kendali yang kini jadi pengawasan pendistribusian elpiji subsidi tersebut kepada masyarakat tidak mampu dan usaha mikro," kata Bebby Nailufa di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, pihaknya sudah sering menyampaikan, agar Pemkot Pontianak punya data mandiri, sehingga hal-hal seperti antrian membeli elpiji subsidi ini bisa diminimalisir.
"Pada saat pihak Pertamina butuh data, maka kita (Pemkot Pontianak) sudah punya dan semua akan tepat sasaran," ujarnya.
Menurut dia, dengan data tersebut, pemerintah bisa menentukan kebutuhan kuota elpiji subsidi masyarakat Kota Pontianak, dengan tingkat kesalahan yang rendah.
Dari pengalaman sebelumnya, Pertamina bersinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk menggunakan kartu kendali guna mengatur dan mengendalikan pengguna yang layak di masyarakat dengan kerja sama RT setempat.
"Pihak RT juga harus diawasi dalam kinerjanya kepada warganya, sehingga dalam menentukan penerima kartu kendali tidak berdasarkan keinginannya tetapi memang diberikan pada masyarakat yang tidak mampu dan usaha mikro," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemkot Pontianak, melalui Diskumdag (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) kota setempat menerbitkan kartu kendali pembelian elpiji subsidi (tabung tiga kilogram) di pangkalan yang diberikan pada masyarakat tidak mampu dan usaha mikro.
Dia mengatakan, penerbitan ini (kartu kendali) agar elpiji subsidi tepat sasaran, dan tidak lagi digunakan oleh yang tidak berhak, dan khusus bagi rumah tangga maksimal lima tabung, dan untuk usaha mikro delapan tabung sebulannya.
"Banyaknya pengecer yang memanfaatkan disparitas harga, sehingga masyarakat yang berhak malah tidak mendapatkannya, kami sudah melakukan razia, pembinaan agar yang tidak berhak beralih ke elpiji nonsubsidi," ujarnya.
Selain itu, menurut Edi, pihaknya juga melakukan operasi pasar, dengan maksud agar elpiji subsidi memang dibeli oleh masyarakat yang berhak saja.
"Kami berupaya agar masyarakat yang berhak mendapatkan elpiji subsidi, sementara yang sudah mampu tidak boleh menggunakan elpiji tersebut," katanya.
Dia menambahkan, Pemkot Pontianak akan terus berupaya untuk mengontrolnya agar elpiji subsidi tepat sasaran, dan tidak terjadi antrian panjang lagi seperti beberapa waktu lalu. "Kebutuhan cukup, tetapi karena dibeli pengecer sehingga menjadi tidak cukup. Saya minta lurah dan camat ikut memantaunya," katanya.
Dia berharap, dengan kartu kendali/kartu pembelian itu, maka bisa diketahui juga apakah ada penambahan penduduk miskin, sehingga nantinya bisa dilakukan penambahan kuota oleh pemerintah.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020