Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI kembali melakukan sosialisasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kampung KB di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah.
Kegiatan ditengah masa pandemi COVID-19 itu dilakukan di Kantor Desa Kepayang dengan mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Dan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton, Anggota DPR RI Komisi IX Alifuddin secara virtual dan pejabat Pemerintah Kabupaten Mempawah.
"Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. Dimana, BKKBN diberi mandat untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan penduduk meski di tengah pandemi seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19. Namun semuanya kami lakukan dengan selalu mengunakan protokol kesehatan," kata Tenny C Soriton di Mempawah, Senin.
Dalam kegiatan ini, masyarakat diberi edukasi tentang pengaturan dan pengendalian penduduk. Dimana hal itu harus dilakukan secara alami. Seperti diantaranya mengatur kelahiran dengan jumlah anak yang ideal.
"Pengendalian angka kelahiran itu dilakukan dengan dua pendekatan. Yaitu mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengunakan alat kontrasepsi dan dengan cara meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan," katanya.
Tenny menyebutkan, saat ini khususunya angka kelahiran remaja putri umur 15 - 19 tahun di Kalbar terdapat 63 per 1000 kelahiran, tentunya angka ini harus terus diintervensi agar kedepannya angka tersebut dapat diturunkan.
Menurutnya bila tidak dikendalikan sejak dini dengan bertambahnya penduduk, maka bisa berdampak pada segala sektor. Apalagi angka kelahiran banyak ditemukan pada ibu berumur 15-19 tahun. Dari sisi kesiapan perekonomian dan mental juga belum semua mampu. Dampak lain yang kemungkinan terjadi yaitu terjadinya kasus-kasus stunting akibat salah pola asuh dari ibu-ibu tersebut.
"Hal ini harus menjadi perhatian dan kerjasama semua pihak dalam meningkatkan pembangunan program Bangga Kencana. Agar kualitas keluarga dan SDM kita juga semakin maju dan meningkat," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Alifuddin mengatakan, masyarakat Kalbar harus terus meningkatkan pemahaman tentang pembangunan keluarga. Karena hal itu sangat berpengaruh untuk kemajuan Kalbar khususnya dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Menurutnya, bicara masalah program KB tidak hanya tentang penggunaan alat kontrasepsi semata. Akan tetapi program KB juga merupakan program pembangunan manusia. Hal itu melalui perencanaan pendidikan, bekerja, berkeluarga, memiliki anak dan kemapanan keluarga.
"Saya dari Komisi IX DPR RI akan terus mendukung dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Kalbar terutama tentang kegiatan pembangunan program Bangga Kencana BKKBN di Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Kegiatan ditengah masa pandemi COVID-19 itu dilakukan di Kantor Desa Kepayang dengan mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Dan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton, Anggota DPR RI Komisi IX Alifuddin secara virtual dan pejabat Pemerintah Kabupaten Mempawah.
"Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. Dimana, BKKBN diberi mandat untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan penduduk meski di tengah pandemi seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19. Namun semuanya kami lakukan dengan selalu mengunakan protokol kesehatan," kata Tenny C Soriton di Mempawah, Senin.
Dalam kegiatan ini, masyarakat diberi edukasi tentang pengaturan dan pengendalian penduduk. Dimana hal itu harus dilakukan secara alami. Seperti diantaranya mengatur kelahiran dengan jumlah anak yang ideal.
"Pengendalian angka kelahiran itu dilakukan dengan dua pendekatan. Yaitu mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengunakan alat kontrasepsi dan dengan cara meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan," katanya.
Tenny menyebutkan, saat ini khususunya angka kelahiran remaja putri umur 15 - 19 tahun di Kalbar terdapat 63 per 1000 kelahiran, tentunya angka ini harus terus diintervensi agar kedepannya angka tersebut dapat diturunkan.
Menurutnya bila tidak dikendalikan sejak dini dengan bertambahnya penduduk, maka bisa berdampak pada segala sektor. Apalagi angka kelahiran banyak ditemukan pada ibu berumur 15-19 tahun. Dari sisi kesiapan perekonomian dan mental juga belum semua mampu. Dampak lain yang kemungkinan terjadi yaitu terjadinya kasus-kasus stunting akibat salah pola asuh dari ibu-ibu tersebut.
"Hal ini harus menjadi perhatian dan kerjasama semua pihak dalam meningkatkan pembangunan program Bangga Kencana. Agar kualitas keluarga dan SDM kita juga semakin maju dan meningkat," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Alifuddin mengatakan, masyarakat Kalbar harus terus meningkatkan pemahaman tentang pembangunan keluarga. Karena hal itu sangat berpengaruh untuk kemajuan Kalbar khususnya dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Menurutnya, bicara masalah program KB tidak hanya tentang penggunaan alat kontrasepsi semata. Akan tetapi program KB juga merupakan program pembangunan manusia. Hal itu melalui perencanaan pendidikan, bekerja, berkeluarga, memiliki anak dan kemapanan keluarga.
"Saya dari Komisi IX DPR RI akan terus mendukung dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Kalbar terutama tentang kegiatan pembangunan program Bangga Kencana BKKBN di Kalbar," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020