Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi pembangunan keluarga dan seminar ketahanan keluarga dan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan BKKBN dan Komisi IX DPR RI di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara.
Menurutnya, sosialisasi yang dilaksanakan itu bisa menjadi motivasi dan dukungan kepada Pemkot Pontianak untuk terus menggalakkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk menuju masyarakat Pontianak yang berkualitas.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 upaya sosialisasi tetap harus dilakukan dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan," kata Bahasan di Pontianak, Selasa.
Wakil Wali Kota Pontianak ini menyebutkan angka pernikahan pasangan usia dini di Kota Pontianak menjadi prioritas Pemkot Pontianak. Terjadinya pernikahan usia dini itu disebabkan oleh banyak faktor seperti ekonomi, pergaulan dan lingkungan.
"Guna menanggulangi itu dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan keluarga berkualitas maka perlu melibatkan semua pihak. Tindakan pencegahan pernikahan usai dini dimaksudkan agar pasangan muda itu dapat merencanakan dengan matang tidak hanya dari sisi finansial namun juga kesehatan dan mental sehingga keluarga yang dihasilkan merupakan keluarga berkualitas," katanya.
Ia menambahkan upaya pencegahan pernikahan dini itu bertujuan agar ketahanan keluarga bisa memberikan kontrol terhadap anggota keluarga. Upaya sosialisasi dan pendekatan dengan program yang sudah ada melalui Penyuluh Keluarga Berencana.
"Karena kawin muda banyak sisi negatifnya, biasa banyak terjadi perceraian karena ketidak matangan menghadapi keluarga. Disamping itu akibat kurangnya memahami cara pola asuh anak yang baik maka akan mempengaruhi pertumbuhan anak bahkan bisa menimbulkan stunting pada anak tersebut karena pola asuh yang salah," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Tenny C Soriton mengatakan, pencapaian program Bangga Kencana di Kalbar pada tahun 2019 Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,49 dari target 2,57. Kemudian angka prevalensi pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) sebanyak 62,43 persen dari target sebesar 64,96 persen. Sedangkan data statistik rutin menunjukkan capaian sebesar 73,12 persen.
"Kebutuhan ber-KB tahun 2019 yang tidak terpenuhi sebanyak 8,7 persen dari target 10,53 persen. Namun berdasarkan data statistik rutin di tahun itu sebanyak 14,16 persen. Kemudian tingkat putus pemakaian kontrasepsi sebesar 29 persen dari target 24,6 persen," katanya.
Di sisi lain lanjutnya berdasarkan data statistik rutin BKKBN Kalbar tingkat putus pemakaian kontrasepsi sebesar 11,85 persen. Sementara penggunaan aktif KB MKJP sebesar 9,54 persen dari target 15,19 persen. Sedangkan penggunaan aktif KB MKJP statistik rutin menunjukkan angka 17,42 persen.
"Terkait dengan rencana strategis BKKBN 2020-2024, secara umum kami dari BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya terwujudnya keluarga berkualitas dan pembangunan penduduk yang seimbang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Menurutnya, sosialisasi yang dilaksanakan itu bisa menjadi motivasi dan dukungan kepada Pemkot Pontianak untuk terus menggalakkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk menuju masyarakat Pontianak yang berkualitas.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 upaya sosialisasi tetap harus dilakukan dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan," kata Bahasan di Pontianak, Selasa.
Wakil Wali Kota Pontianak ini menyebutkan angka pernikahan pasangan usia dini di Kota Pontianak menjadi prioritas Pemkot Pontianak. Terjadinya pernikahan usia dini itu disebabkan oleh banyak faktor seperti ekonomi, pergaulan dan lingkungan.
"Guna menanggulangi itu dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan keluarga berkualitas maka perlu melibatkan semua pihak. Tindakan pencegahan pernikahan usai dini dimaksudkan agar pasangan muda itu dapat merencanakan dengan matang tidak hanya dari sisi finansial namun juga kesehatan dan mental sehingga keluarga yang dihasilkan merupakan keluarga berkualitas," katanya.
Ia menambahkan upaya pencegahan pernikahan dini itu bertujuan agar ketahanan keluarga bisa memberikan kontrol terhadap anggota keluarga. Upaya sosialisasi dan pendekatan dengan program yang sudah ada melalui Penyuluh Keluarga Berencana.
"Karena kawin muda banyak sisi negatifnya, biasa banyak terjadi perceraian karena ketidak matangan menghadapi keluarga. Disamping itu akibat kurangnya memahami cara pola asuh anak yang baik maka akan mempengaruhi pertumbuhan anak bahkan bisa menimbulkan stunting pada anak tersebut karena pola asuh yang salah," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Tenny C Soriton mengatakan, pencapaian program Bangga Kencana di Kalbar pada tahun 2019 Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,49 dari target 2,57. Kemudian angka prevalensi pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) sebanyak 62,43 persen dari target sebesar 64,96 persen. Sedangkan data statistik rutin menunjukkan capaian sebesar 73,12 persen.
"Kebutuhan ber-KB tahun 2019 yang tidak terpenuhi sebanyak 8,7 persen dari target 10,53 persen. Namun berdasarkan data statistik rutin di tahun itu sebanyak 14,16 persen. Kemudian tingkat putus pemakaian kontrasepsi sebesar 29 persen dari target 24,6 persen," katanya.
Di sisi lain lanjutnya berdasarkan data statistik rutin BKKBN Kalbar tingkat putus pemakaian kontrasepsi sebesar 11,85 persen. Sementara penggunaan aktif KB MKJP sebesar 9,54 persen dari target 15,19 persen. Sedangkan penggunaan aktif KB MKJP statistik rutin menunjukkan angka 17,42 persen.
"Terkait dengan rencana strategis BKKBN 2020-2024, secara umum kami dari BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya terwujudnya keluarga berkualitas dan pembangunan penduduk yang seimbang," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020