Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik mengantisipasi potensi Demokrat versi KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang dengan mengimbau kepada para kader Partai Demokrat Kalbar untuk tetap waspada dan solid.
“DPD bersama 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kalbar harus solid dan tetap waspada dalam menghadapi potensi Partai Demokrat saingan dari KLB. Karena kami meyakini bahwa satu-satunya ketua umum yang sah adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kongres di Deli Serdang tersebut bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat,” kata Erma Suryani Ranik di Pontianak, Selasa.
Ia juga menegaskan kepada para kader Partai Demokrat Kalbar agar tetap teguh pada jalur yang benar dan terus menjalin komunikasi.
“Kita mengetahui gerakan KLB untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat masih terus berjalan. Namun kami yakin sudah berada di jalur yang benar di mata hukum, etika, dan politik. Untuk itu kami akan selalu berkomunikasi, berkonsolidasi, dan waspada seperti yang sudah disampaikan AHY melalui teleconference,” kata Erma.
Erma juga menyebutkan terdapat tujuh orang oknum kader Partai Demokrat yang terlibat dalam KLB Deli Serdang dan ia juga menjelaskan latar belakang para oknum tersebut dalam dunia perpolitikan di Kalbar.
“Nico R Toun ini anggota lama dari ketujuh oknum yang ikut KLB. Beliau adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kalbar periode 2009-2012, pernah jadi Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalbar di bawah pimpinan Henri Usman, jadi calon legislatif pada pemilihan tahun 2019 tapi belum terpilih, dan beliau juga pernah jadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sintang,” jelas Erma.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan pengalaman oknum lainnya selama menjabat sebagai kader Partai Demokrat Kalbar.
“Oknum lainnya ada Suprianus Pian T. yang mendaftar sebagai pengurus namun beliau tidak aktif dan sempat mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Lalu D. Danggong dan sama Jumpo pun sempat mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif namun tidak terpilih. Kemudian ada Markus yang dalam pilkada 2020 di Kalbar menjadi kuasa hukum paslon lawan Partai Demokrat,” jelasnya.
Selain itu, terdapat oknum kader Partai Demokrat Kalbar yang secara struktur paling tinggi jabatannya pada saat ini.
“Secara struktur, Agus Kasmayani memiliki jabatan tertinggi karena merupakan salah satu anggota Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) dan juga pernah menjabat anggota dewan selama dua periode dari 2009-2019. Dengan jabatan tersebut seharusnya beliau tidak turut dalam kegiatan KLB,” ujar Erma.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“DPD bersama 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kalbar harus solid dan tetap waspada dalam menghadapi potensi Partai Demokrat saingan dari KLB. Karena kami meyakini bahwa satu-satunya ketua umum yang sah adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kongres di Deli Serdang tersebut bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat,” kata Erma Suryani Ranik di Pontianak, Selasa.
Ia juga menegaskan kepada para kader Partai Demokrat Kalbar agar tetap teguh pada jalur yang benar dan terus menjalin komunikasi.
“Kita mengetahui gerakan KLB untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat masih terus berjalan. Namun kami yakin sudah berada di jalur yang benar di mata hukum, etika, dan politik. Untuk itu kami akan selalu berkomunikasi, berkonsolidasi, dan waspada seperti yang sudah disampaikan AHY melalui teleconference,” kata Erma.
Erma juga menyebutkan terdapat tujuh orang oknum kader Partai Demokrat yang terlibat dalam KLB Deli Serdang dan ia juga menjelaskan latar belakang para oknum tersebut dalam dunia perpolitikan di Kalbar.
“Nico R Toun ini anggota lama dari ketujuh oknum yang ikut KLB. Beliau adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kalbar periode 2009-2012, pernah jadi Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalbar di bawah pimpinan Henri Usman, jadi calon legislatif pada pemilihan tahun 2019 tapi belum terpilih, dan beliau juga pernah jadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sintang,” jelas Erma.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan pengalaman oknum lainnya selama menjabat sebagai kader Partai Demokrat Kalbar.
“Oknum lainnya ada Suprianus Pian T. yang mendaftar sebagai pengurus namun beliau tidak aktif dan sempat mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Lalu D. Danggong dan sama Jumpo pun sempat mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif namun tidak terpilih. Kemudian ada Markus yang dalam pilkada 2020 di Kalbar menjadi kuasa hukum paslon lawan Partai Demokrat,” jelasnya.
Selain itu, terdapat oknum kader Partai Demokrat Kalbar yang secara struktur paling tinggi jabatannya pada saat ini.
“Secara struktur, Agus Kasmayani memiliki jabatan tertinggi karena merupakan salah satu anggota Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) dan juga pernah menjabat anggota dewan selama dua periode dari 2009-2019. Dengan jabatan tersebut seharusnya beliau tidak turut dalam kegiatan KLB,” ujar Erma.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021