Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalbar soroti longgarnya pengawasan penerapan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 di Kota Pontianak selama beberapa pekan terakhir.
"Kami melihat dalam beberapa minggu ini pengawasan terkait COVID-19 di Kota Pontianak ini sudah melonggar," kata Ketua Umum Kalbar, Muhammad Ali Fahmi di Pontianak, Senin (22/3).
Menanggapi hal tersebut, SEMMI Kalbar mewakili mahasiswa-mahasiswa di Pontianak menyampaikan aspirasi melalui rapat temu pendapat bersama DPRD Pontianak.
Menurutnya pengawasan tersebut penting demi menekan angka positif COVID-19 di Kalimantan Barat dan khususnya di Kota Pontianak.
"Kami berharap untuk ke depannya pengawasan ini agar dapat diperketat demi menekan angka kasus positif COVID-19 sehingga perekonomian Kota Pontianak kembali stabil," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Subandi menyampaikan pihaknya sudah melakukan upaya-upaya dengan melakukan koordinasi instansi-instansi terkait dalam rangka penanganan COVID-19.
"Upaya-upaya yang dilakukan DPRD berkoordinasi instansi-instansi terkait dalam rangka penanganan COVID-19 sudah rutin kami lakukan, terutama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak," katanya.
Kemudian, mengenai vaksinasi yang sedang dilakukan secara bertahap, ia mengaku pihaknya masih kewalahan dalam menangani hal tersebut.
"Kami masih cukup kewalahan dalam penanganan vaksin dan pekan lalu kami baru saja kedatangan vaksin baru," kata dia.
Ia juga mengatakan vaksinasi telah selesai dilakukan dan tahap kedua akan dilakukan dengan lebih mengutamakan para lanjut usia (lansia).
"Tahap vaksinasi tahap kedua kita utamakan untuk lansia karena menurut hasil evaluasi, 44 persen korban meninggal COVID-19 merupakan lansia," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Kami melihat dalam beberapa minggu ini pengawasan terkait COVID-19 di Kota Pontianak ini sudah melonggar," kata Ketua Umum Kalbar, Muhammad Ali Fahmi di Pontianak, Senin (22/3).
Menanggapi hal tersebut, SEMMI Kalbar mewakili mahasiswa-mahasiswa di Pontianak menyampaikan aspirasi melalui rapat temu pendapat bersama DPRD Pontianak.
Menurutnya pengawasan tersebut penting demi menekan angka positif COVID-19 di Kalimantan Barat dan khususnya di Kota Pontianak.
"Kami berharap untuk ke depannya pengawasan ini agar dapat diperketat demi menekan angka kasus positif COVID-19 sehingga perekonomian Kota Pontianak kembali stabil," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Subandi menyampaikan pihaknya sudah melakukan upaya-upaya dengan melakukan koordinasi instansi-instansi terkait dalam rangka penanganan COVID-19.
"Upaya-upaya yang dilakukan DPRD berkoordinasi instansi-instansi terkait dalam rangka penanganan COVID-19 sudah rutin kami lakukan, terutama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak," katanya.
Kemudian, mengenai vaksinasi yang sedang dilakukan secara bertahap, ia mengaku pihaknya masih kewalahan dalam menangani hal tersebut.
"Kami masih cukup kewalahan dalam penanganan vaksin dan pekan lalu kami baru saja kedatangan vaksin baru," kata dia.
Ia juga mengatakan vaksinasi telah selesai dilakukan dan tahap kedua akan dilakukan dengan lebih mengutamakan para lanjut usia (lansia).
"Tahap vaksinasi tahap kedua kita utamakan untuk lansia karena menurut hasil evaluasi, 44 persen korban meninggal COVID-19 merupakan lansia," tambahnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021