Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menekankan kepada seluruh Pemda dan jajaran SKPD-nya untuk menggunakan data rill dalam mempermudah implementasi perencanaan pembangunan.
"Saya minta semua bisa mengupayakan perbaikan data yang masih bias terkait pembangunan daerah, dan bisa dimanfaatkan dengan data riil untuk mempermudah implementasi perencanaan pembangunan," kata Sutarmidji saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2022 di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, data yang diperoleh harus dibuat analisa sebelum mengambil kebijakan.
"Karena dari data statistik itu kan didapat dari dinas tertentu dan kekeliruan terjadi di sana. Seperti data tadi, ada 529.000 hektare, tahu-tahu yang ada hanya 214.248 hektare dan itu sudah jauh sekali karena itu merusak perencanaan, mubazir dan bisa jadi masalah hukum," tuturnya.
Dalam Musrenbang RKPD yang dihadiri para walikota dan bupati daerah Kalbar tersebut, Sutarmidji juga menambahkan bahwa perbaikan data termasuk salah satu bentuk indikator yang baik.
"Contoh misalnya dalam data perdagangan, ekspor-impor yang menjadi cerminan dari PDRB. Sekarang di Kalimantan sendiri Kalbar itu sudah nomor dua setelah Kalimantan Timur, sebelumnya selalu di nomor empat, hal ini karena ekspor CPO dari Badau, Kapuas Hulu sudah tercatat di kita dan kemudian yang di Pelabuhan Kijing sudah mulai," katanya.
Ia menjelaskan, jika 2,4 juta ton ini tercover, maka hasilnya luar biasa. Belum lagi ekspor dari bauksit. Hanya saja pangsa pasar kita masih berkutat pada China, India, Malaysia, hingga Singapura dan beberapa negara kecil.
"Sekarang sudah ada Belarus dan harapannya karena ada Duta Besar Azerbaijan dari kita, mungkin bisa berkembang kesana. Harusnya ada pangsa pasar yang lebih luas dan jenis komoditi harusnya bisa lebih bervariasi," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Saya minta semua bisa mengupayakan perbaikan data yang masih bias terkait pembangunan daerah, dan bisa dimanfaatkan dengan data riil untuk mempermudah implementasi perencanaan pembangunan," kata Sutarmidji saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2022 di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, data yang diperoleh harus dibuat analisa sebelum mengambil kebijakan.
"Karena dari data statistik itu kan didapat dari dinas tertentu dan kekeliruan terjadi di sana. Seperti data tadi, ada 529.000 hektare, tahu-tahu yang ada hanya 214.248 hektare dan itu sudah jauh sekali karena itu merusak perencanaan, mubazir dan bisa jadi masalah hukum," tuturnya.
Dalam Musrenbang RKPD yang dihadiri para walikota dan bupati daerah Kalbar tersebut, Sutarmidji juga menambahkan bahwa perbaikan data termasuk salah satu bentuk indikator yang baik.
"Contoh misalnya dalam data perdagangan, ekspor-impor yang menjadi cerminan dari PDRB. Sekarang di Kalimantan sendiri Kalbar itu sudah nomor dua setelah Kalimantan Timur, sebelumnya selalu di nomor empat, hal ini karena ekspor CPO dari Badau, Kapuas Hulu sudah tercatat di kita dan kemudian yang di Pelabuhan Kijing sudah mulai," katanya.
Ia menjelaskan, jika 2,4 juta ton ini tercover, maka hasilnya luar biasa. Belum lagi ekspor dari bauksit. Hanya saja pangsa pasar kita masih berkutat pada China, India, Malaysia, hingga Singapura dan beberapa negara kecil.
"Sekarang sudah ada Belarus dan harapannya karena ada Duta Besar Azerbaijan dari kita, mungkin bisa berkembang kesana. Harusnya ada pangsa pasar yang lebih luas dan jenis komoditi harusnya bisa lebih bervariasi," kata Sutarmidji.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021