Rusia sedang bersiap memasok satelit canggih bagi Iran yang memungkinkannya melacak target militer potensial di Timur Tengah, Washington Post melaporkan pada Kamis (10/6).
Rusia akan mengirimkan satelit Kanopus-V, yang dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan dapat diluncurkan dari Rusia dalam beberapa bulan.
Laporan itu diterbitkan beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Jenewa, juga ketika Iran dan Amerika Serikat melakukan pembicaraan tidak langsung tentang upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Kesepakatan 2015 itu dirancang untuk membatasi program nuklir Iran dengan memberinya imbalan berupa pelonggaran sanksi ekonomi.
Satelit itu akan memungkinkan "pemantauan terus menerus terhadap fasilitas mulai dari kilang minyak Teluk Persia dan pangkalan militer Israel hingga barak Irak yang menampung pasukan AS," kata surat kabar itu, yang mengutip tiga sumber yang tidak disebutkan namanya -- seorang pejabat dan mantan pejabat AS dan senior pejabat pemerintahan Timur Tengah yang diberi pengarahan tentang penjualan tersebut.
Sementara Kanopus-V dipasarkan untuk penggunaan sipil, para pemimpin Korps Pengawal Revolusi Islam Iran telah melakukan kunjungan beberapa kali ke Rusia sejak 2018 untuk membantu menegosiasikan perjanjian tersebut, kata surat kabar itu.
Beberapa pakar Rusia melakukan perjalanan ke Iran musim semi ini untuk membantu melatih kru yang akan mengoperasikan satelit dari fasilitas yang baru dibangun di dekat Karaj di sebelah barat Teheran, kata media tersebut.
Satelit itu akan menampilkan perangkat keras Rusia, kata Washington Post, "termasuk kamera dengan resolusi 1,2 meter" --peningkatan yang signifikan atas kemampuan Iran saat ini, meskipun masih jauh dari kualitas yang dicapai oleh satelit mata-mata AS."
Pengawal Revolusi mengatakan pada April 2020 bahwa mereka telah berhasil meluncurkan satelit militer pertama negara itu ke orbit.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyerukan agar Teheran dimintai pertanggungjawaban karena dia yakin tindakan itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Sumber : Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Rusia akan mengirimkan satelit Kanopus-V, yang dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan dapat diluncurkan dari Rusia dalam beberapa bulan.
Laporan itu diterbitkan beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Jenewa, juga ketika Iran dan Amerika Serikat melakukan pembicaraan tidak langsung tentang upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Kesepakatan 2015 itu dirancang untuk membatasi program nuklir Iran dengan memberinya imbalan berupa pelonggaran sanksi ekonomi.
Satelit itu akan memungkinkan "pemantauan terus menerus terhadap fasilitas mulai dari kilang minyak Teluk Persia dan pangkalan militer Israel hingga barak Irak yang menampung pasukan AS," kata surat kabar itu, yang mengutip tiga sumber yang tidak disebutkan namanya -- seorang pejabat dan mantan pejabat AS dan senior pejabat pemerintahan Timur Tengah yang diberi pengarahan tentang penjualan tersebut.
Sementara Kanopus-V dipasarkan untuk penggunaan sipil, para pemimpin Korps Pengawal Revolusi Islam Iran telah melakukan kunjungan beberapa kali ke Rusia sejak 2018 untuk membantu menegosiasikan perjanjian tersebut, kata surat kabar itu.
Beberapa pakar Rusia melakukan perjalanan ke Iran musim semi ini untuk membantu melatih kru yang akan mengoperasikan satelit dari fasilitas yang baru dibangun di dekat Karaj di sebelah barat Teheran, kata media tersebut.
Satelit itu akan menampilkan perangkat keras Rusia, kata Washington Post, "termasuk kamera dengan resolusi 1,2 meter" --peningkatan yang signifikan atas kemampuan Iran saat ini, meskipun masih jauh dari kualitas yang dicapai oleh satelit mata-mata AS."
Pengawal Revolusi mengatakan pada April 2020 bahwa mereka telah berhasil meluncurkan satelit militer pertama negara itu ke orbit.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyerukan agar Teheran dimintai pertanggungjawaban karena dia yakin tindakan itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Sumber : Reuters
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021