Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mendampingi Wakil Bupati Sudiyanto mengunjungi Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai untuk mendengarkan keluhan dari para tokoh masyarakat setempat salah satunya Agus Hayudin yang berharap kerusakan parah pada jalan utama segera diperbaiki, Kamis (1/7).
“Tidak perlu di aspal. Tapi di beton saja, kami yakin lebih tahan lama. Kalau dana, bisa diambil dari aspirasi 8 orang anggota DPRD Kabupaten Sintang dapil III,” kata Agus Hayudin
Selanjutnya, ia meminta lahan di areal HGU PTPN XIII di Nanga Dedai ini dibebaskan mengingat kondisi tanah terdiri dari pasir dan batu seluas sekitar 10 hektare. "Jadi kalau belum bisa di beton, ditimbun pakai sirtu tersebut.," sarannya.
Selain itu, ia meminta Pemkab Sintang membentuk Unit Kerja Daerah atau UKD yang memiliki alat berat yang lengkap untuk memelihara jalan di kecamatan. Dengan adanya UKD, maka di setiap kecamatan ada ekscavator, dump truk, motor grader dan wales stump. “Kami minta pihak perusahaan selalu monitor kondisi jalan di sini. Kalau sudah mulai rusak, langsung diperbaiki,” pinta Agus Hayudin.
Supardi, tokoh Masyarakat Dedai lainnya mengharapkan, agar anggota DPRD Kabupaten Sintang bisa membantu penganggaran dana perbaikan jalan di Kecamatan Dedai. “Paling tidak memperbaiki jalan poros dulu dibantu,” pinta Supardi.
Mendengar aspirasi dari masyarakat Kecamatan Dedai, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan, pandemi COVID-19 sudah menyebabkan anggaran pemerintah pusat mengalami defisit.
“BPK RI sampai membuat surat peringatan ke Presiden bahwa utang luar negeri kita sudah tidak sehat lagi. Kondisi ini berdampak sampai ke Kabupaten Sintang. APBD Kabupaten Sintang terus menurun dari tahun ke tahun,” katanya.
Pemkab Sintang juga melakukan perubahan APBD untuk penanganan COVID-19. Sehingga penggunaan APBD hanya untuk skala prioritas saja. “Kami mohon maaf atas kondisi ini, sehingga tidak bisa maksimal dalam membangun daerah, termasuk jalan di Nanga Dedai,” katanya.
Ia mengatakan, tahun ini Sintang ditopang oleh Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat yang penggunaannya untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan. Rasionalisasi APBD Kabupaten Sintang Tahun 2021 baru saja disetujui oleh pemerintah pusat sebesar Rp97 miliar. Anggaran kecamatan juga ditarik lagi oleh pemerintah pusat.
“Kalau tidak ada pandemi, saya sudah perjuangkan dana alokasi khusus untuk pembangunan jalan di Kecamatan Dedai. Tahun 2022 akan kita perjuangkan lagi. Kalau mengharapkan dana APBD Kabupaten Sintang memang tidak mampu. Kalau kita ada dana, tidak mungkin kita tidak bangun jalan,” tambah Florensius Ronny. Ia mengharapkan, pihak perusahaan perkebunan agar mengarahkan seluruh dana Corporate Social Responsibility untuk membantu perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah operasinya.
“Kami sudah usul ke Dinas Pekerjaan Umum agar membangun UPJJ di masing-masing kecamatan. Dananya sekitar Rp7 miliar per kecamatan dengan membeli 4 jenis alat berat. Alat berat yang sudah 3 set atau untuk 3 kecamatan. Kalau satu kecamatan Rp7 miliar, maka 11 kecamatan memerlukan Rp77 miliar. Kendalanya memang dana,” ungkap Florensius Ronny.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“Tidak perlu di aspal. Tapi di beton saja, kami yakin lebih tahan lama. Kalau dana, bisa diambil dari aspirasi 8 orang anggota DPRD Kabupaten Sintang dapil III,” kata Agus Hayudin
Selanjutnya, ia meminta lahan di areal HGU PTPN XIII di Nanga Dedai ini dibebaskan mengingat kondisi tanah terdiri dari pasir dan batu seluas sekitar 10 hektare. "Jadi kalau belum bisa di beton, ditimbun pakai sirtu tersebut.," sarannya.
Selain itu, ia meminta Pemkab Sintang membentuk Unit Kerja Daerah atau UKD yang memiliki alat berat yang lengkap untuk memelihara jalan di kecamatan. Dengan adanya UKD, maka di setiap kecamatan ada ekscavator, dump truk, motor grader dan wales stump. “Kami minta pihak perusahaan selalu monitor kondisi jalan di sini. Kalau sudah mulai rusak, langsung diperbaiki,” pinta Agus Hayudin.
Supardi, tokoh Masyarakat Dedai lainnya mengharapkan, agar anggota DPRD Kabupaten Sintang bisa membantu penganggaran dana perbaikan jalan di Kecamatan Dedai. “Paling tidak memperbaiki jalan poros dulu dibantu,” pinta Supardi.
Mendengar aspirasi dari masyarakat Kecamatan Dedai, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan, pandemi COVID-19 sudah menyebabkan anggaran pemerintah pusat mengalami defisit.
“BPK RI sampai membuat surat peringatan ke Presiden bahwa utang luar negeri kita sudah tidak sehat lagi. Kondisi ini berdampak sampai ke Kabupaten Sintang. APBD Kabupaten Sintang terus menurun dari tahun ke tahun,” katanya.
Pemkab Sintang juga melakukan perubahan APBD untuk penanganan COVID-19. Sehingga penggunaan APBD hanya untuk skala prioritas saja. “Kami mohon maaf atas kondisi ini, sehingga tidak bisa maksimal dalam membangun daerah, termasuk jalan di Nanga Dedai,” katanya.
Ia mengatakan, tahun ini Sintang ditopang oleh Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat yang penggunaannya untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan. Rasionalisasi APBD Kabupaten Sintang Tahun 2021 baru saja disetujui oleh pemerintah pusat sebesar Rp97 miliar. Anggaran kecamatan juga ditarik lagi oleh pemerintah pusat.
“Kalau tidak ada pandemi, saya sudah perjuangkan dana alokasi khusus untuk pembangunan jalan di Kecamatan Dedai. Tahun 2022 akan kita perjuangkan lagi. Kalau mengharapkan dana APBD Kabupaten Sintang memang tidak mampu. Kalau kita ada dana, tidak mungkin kita tidak bangun jalan,” tambah Florensius Ronny. Ia mengharapkan, pihak perusahaan perkebunan agar mengarahkan seluruh dana Corporate Social Responsibility untuk membantu perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah operasinya.
“Kami sudah usul ke Dinas Pekerjaan Umum agar membangun UPJJ di masing-masing kecamatan. Dananya sekitar Rp7 miliar per kecamatan dengan membeli 4 jenis alat berat. Alat berat yang sudah 3 set atau untuk 3 kecamatan. Kalau satu kecamatan Rp7 miliar, maka 11 kecamatan memerlukan Rp77 miliar. Kendalanya memang dana,” ungkap Florensius Ronny.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021