Anggota Komisi IV DPR RI asal Dapil Kalbar 1, Daniel Johan mengatakan dalam waktu dekat legalitas kratom sebagai komoditas ekspor Kalbar akan diuji melalui kajian yang valid dan untuk itu juga dilakukan rapat koordinasi (Rakor).
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan Rakor, kami juga akan mengundang Gubernur Kalbar, Dirjen Pusat dari Pertanian dan Departemen Pertanian. Kami juga akan memastikan BNN hadir," ujarnya dalam Seminar Bimbingan Teknis Akselerasi Ekspor Sarang Burung Walet di Kubu Raya, Jumat.
Daniel Johan mengatakan bahwa kebijakan apa pun harus berdasarkan hasil kajian yang mantap dan final.
"Kami juga akan melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setidaknya ada kajian yang final. Sehingga kami punya dasar yang kuat bukan asal-asalan," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru mengadakan gerakan penanaman kratom yang dianggap bagian dari penghijauan.
"Bahkan, sebenarnya Pak Kasdi, Dirjen Pertanian sudah langsung merasakan bagaimana rasanya kratom. Saya juga bingung soal kratom itu bisa lebih bahaya dari narkotika. Saya pernah minum namun tidak merasakan efek apapun," katanya.
Daniel Johan juga menjelaskan betapa besar potensi yang dihasilkan kratom per bulan.
"Kratom itu satu hektare bisa ditanam 1.000 pohon dan tidak perlu dipupuk. Satu pohon bisa menghasilkan 2 kg daun per bulan. Sehingga satu hektare akan menghasilkan 2 ton. Harga kratom dalam bentuk daun sekitar Rp33 ribu sehingga satu hektare kratom yang terdiri dari 1.000 pohon bisa menghasilkan Rp66 juta per bulan," jelas dia.
Dia menganggap pelarangan kratom sama saja dengan memberangus harta Indonesia sendiri. Sementara kratom itu dibutuhkan oleh negara lain.
"Kalau misalnya setelah hasil penelitian dilakukan, minimal kratom jangan dilarang tetapi murni diekspor saja. Ujung-ujungnya kita melarang buah harta kita sendiri pada saat yang sama kita mengimpor produk hasil turunan kratom seperti obat-obatan. Kratom menjadi salah satu obat-obatan untuk terapi penanganan korban narkotika untuk mengurangi ketergantungan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan Rakor, kami juga akan mengundang Gubernur Kalbar, Dirjen Pusat dari Pertanian dan Departemen Pertanian. Kami juga akan memastikan BNN hadir," ujarnya dalam Seminar Bimbingan Teknis Akselerasi Ekspor Sarang Burung Walet di Kubu Raya, Jumat.
Daniel Johan mengatakan bahwa kebijakan apa pun harus berdasarkan hasil kajian yang mantap dan final.
"Kami juga akan melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setidaknya ada kajian yang final. Sehingga kami punya dasar yang kuat bukan asal-asalan," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru mengadakan gerakan penanaman kratom yang dianggap bagian dari penghijauan.
"Bahkan, sebenarnya Pak Kasdi, Dirjen Pertanian sudah langsung merasakan bagaimana rasanya kratom. Saya juga bingung soal kratom itu bisa lebih bahaya dari narkotika. Saya pernah minum namun tidak merasakan efek apapun," katanya.
Daniel Johan juga menjelaskan betapa besar potensi yang dihasilkan kratom per bulan.
"Kratom itu satu hektare bisa ditanam 1.000 pohon dan tidak perlu dipupuk. Satu pohon bisa menghasilkan 2 kg daun per bulan. Sehingga satu hektare akan menghasilkan 2 ton. Harga kratom dalam bentuk daun sekitar Rp33 ribu sehingga satu hektare kratom yang terdiri dari 1.000 pohon bisa menghasilkan Rp66 juta per bulan," jelas dia.
Dia menganggap pelarangan kratom sama saja dengan memberangus harta Indonesia sendiri. Sementara kratom itu dibutuhkan oleh negara lain.
"Kalau misalnya setelah hasil penelitian dilakukan, minimal kratom jangan dilarang tetapi murni diekspor saja. Ujung-ujungnya kita melarang buah harta kita sendiri pada saat yang sama kita mengimpor produk hasil turunan kratom seperti obat-obatan. Kratom menjadi salah satu obat-obatan untuk terapi penanganan korban narkotika untuk mengurangi ketergantungan," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021