Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Tenny C Soriton kembali mengingatkan, agar penanganan dan pencegahan terjadinya stunting (kekerdilan) menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat, sebab menurutnya stunting itu dapat dicegah akan tetapi tak dapat di sembuh kan.
"Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang dapat menyebabkan tubuh mereka berperawakan pendek atau kerdil. Stunting juga bisa mengganggu kemampuan belajar anak, dan meningkatkan risiko anak mengalami berbagai penyakit kronis ketika dewasa. Beruntungnya, masalah stunting pada anak sudah bisa dicegah salah satunya dengan cara penuhi asupan nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan," kata Tenny saat melakukan sosialisasi pencegahan stunting di Kayong Utara, Jumat.
Tenny mengatakan, terkait upaya pencegahan stunting, BKKBN berupaya melakukan promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengasuhan 1000 HPK dalam penanganan Stunting ini.
"Pemahaman Kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin harus dimaksimalkan dan dioptimalkan serta saling berkolaborasi dengan lembaga/instansi terkait," jelasnya.
Menurutnya, upaya dalam penanganan stunting lainnya adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa. TPK itu akan bertugas melaksanakan deteksi dini faktor resiko stunting. Dan juga, melakukan upaya meminimalisir atau mencegah pengaruh bila terdapat faktor resiko stunting di suatu keluarga dengan memberikan edukasi, konseling dan fasilitasi bantuan kepada keluarga beresiko stunting.
Tenny C Soriton mengatakan kegiatan kemitraan BKKBN-Komisi IX DPR RI yang selalu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalbar, merupakan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan penurunan stunting oleh Presiden RI. Amanah ini tentunya diturunkan sampai ke tingkat kabupaten/kota.
Lanjut Tenny, BKKBN berperan sebagai lembaga non-kementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana dan DPR-RI selaku mitra kerja, dalam hal ini Komisi IX menjalankan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif, kembali menggelar sosialisasi bersama Mitra yang merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.
Hadir secara virtual dalam kegiatan sosialisasi itu anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar 1, Alifuddin, mengatakan salah satu penyebab terjadinya stunting ini adalah pernikahan dini.
"Pernikahan itu benar benar direncanakan dan nantinya akan melahirkan generasi yang berkualitas, tentu saja yang kita harapkan bangsa yang kuat bangsa yang banar banar tangguh dihadapan bangsa yang lain," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang dapat menyebabkan tubuh mereka berperawakan pendek atau kerdil. Stunting juga bisa mengganggu kemampuan belajar anak, dan meningkatkan risiko anak mengalami berbagai penyakit kronis ketika dewasa. Beruntungnya, masalah stunting pada anak sudah bisa dicegah salah satunya dengan cara penuhi asupan nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan," kata Tenny saat melakukan sosialisasi pencegahan stunting di Kayong Utara, Jumat.
Tenny mengatakan, terkait upaya pencegahan stunting, BKKBN berupaya melakukan promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengasuhan 1000 HPK dalam penanganan Stunting ini.
"Pemahaman Kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin harus dimaksimalkan dan dioptimalkan serta saling berkolaborasi dengan lembaga/instansi terkait," jelasnya.
Menurutnya, upaya dalam penanganan stunting lainnya adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa. TPK itu akan bertugas melaksanakan deteksi dini faktor resiko stunting. Dan juga, melakukan upaya meminimalisir atau mencegah pengaruh bila terdapat faktor resiko stunting di suatu keluarga dengan memberikan edukasi, konseling dan fasilitasi bantuan kepada keluarga beresiko stunting.
Tenny C Soriton mengatakan kegiatan kemitraan BKKBN-Komisi IX DPR RI yang selalu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalbar, merupakan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan penurunan stunting oleh Presiden RI. Amanah ini tentunya diturunkan sampai ke tingkat kabupaten/kota.
Lanjut Tenny, BKKBN berperan sebagai lembaga non-kementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana dan DPR-RI selaku mitra kerja, dalam hal ini Komisi IX menjalankan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif, kembali menggelar sosialisasi bersama Mitra yang merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.
Hadir secara virtual dalam kegiatan sosialisasi itu anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar 1, Alifuddin, mengatakan salah satu penyebab terjadinya stunting ini adalah pernikahan dini.
"Pernikahan itu benar benar direncanakan dan nantinya akan melahirkan generasi yang berkualitas, tentu saja yang kita harapkan bangsa yang kuat bangsa yang banar banar tangguh dihadapan bangsa yang lain," ungkapnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021