Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Pupuk Bersubsidi terus memantau penyaluran pupuk subsidi di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) agar tidak disalahgunakan atau supaya tepat sasaran.
"Satgas pemberantasan mafia pupuk bersubsidi itu dari pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar, yang tugasnya menyelesaikan kendala-kendala termasuk informasi terkait adanya kelangkaan atau keterlambatan dalam pendistribusian pupuk subsidi tersebut," kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi saat berkunjung ke Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan, pupuk subsidi ini penting sekali untuk menuju swasembada pangan di Kalbar.
"Sehingga kita berdasarkan perintah dan arahan Jaksa Agung, maka kami peduli mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, dan berharap tidak ada kelangkaan atau keterlambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi," ujarnya.
Karena, menurut dia penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran kepada para petani yang berhak, maka dapat dimanfaatkan dan digunakan tepat pada waktunya, akhirnya Kalbar bisa berswasembada pangan.
"Tupoksi Satgas Mafia Pupuk Bersubsidi Kejati Kalbar adalah untuk memastikan apa saja kendala di lapangan dan apakah ada pihak-pihak yang bermain terhadap penyaluran pupuk bersubsidi itu," ujarnya.
Pupuk bersubsidi harus tersedia untuk para petani terutama pada saat musim tanam, akan tetapi masih ada daerah yang langka, dalam kenyataannya kuota pupuk bersubsidi untuk Kalbar hanya sebesar 30 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sehingga masih kekurangan 70 persen.
Sehingga, menurut dia, kekurangan selama ini ditutupi oleh pupuk non subsidi, tetapi para petani mengeluh karena harga pupuk non subsidi sangat mahal, ini juga menjadi masukan untuk pemerintah pusat untuk menambah kekurangan pupuk bersubsidi di Kalbar
"Kami berharap ada penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk Kalbar sehingga petani bisa terbantu, dan tentunya juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat," katanya.
Menurut Masyhudi, informasi di daerah-daerah masih ada keluhan dari para petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi itu.
"Atas laporan tersebut, saat ini masih kami proses dan dalami penyebabnya, apakah memang benar ada yang bermain atau apakah ada kendala-kendala dalam penyaluran," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Satgas pemberantasan mafia pupuk bersubsidi itu dari pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar, yang tugasnya menyelesaikan kendala-kendala termasuk informasi terkait adanya kelangkaan atau keterlambatan dalam pendistribusian pupuk subsidi tersebut," kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi saat berkunjung ke Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan, pupuk subsidi ini penting sekali untuk menuju swasembada pangan di Kalbar.
"Sehingga kita berdasarkan perintah dan arahan Jaksa Agung, maka kami peduli mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, dan berharap tidak ada kelangkaan atau keterlambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi," ujarnya.
Karena, menurut dia penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran kepada para petani yang berhak, maka dapat dimanfaatkan dan digunakan tepat pada waktunya, akhirnya Kalbar bisa berswasembada pangan.
"Tupoksi Satgas Mafia Pupuk Bersubsidi Kejati Kalbar adalah untuk memastikan apa saja kendala di lapangan dan apakah ada pihak-pihak yang bermain terhadap penyaluran pupuk bersubsidi itu," ujarnya.
Pupuk bersubsidi harus tersedia untuk para petani terutama pada saat musim tanam, akan tetapi masih ada daerah yang langka, dalam kenyataannya kuota pupuk bersubsidi untuk Kalbar hanya sebesar 30 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sehingga masih kekurangan 70 persen.
Sehingga, menurut dia, kekurangan selama ini ditutupi oleh pupuk non subsidi, tetapi para petani mengeluh karena harga pupuk non subsidi sangat mahal, ini juga menjadi masukan untuk pemerintah pusat untuk menambah kekurangan pupuk bersubsidi di Kalbar
"Kami berharap ada penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk Kalbar sehingga petani bisa terbantu, dan tentunya juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat," katanya.
Menurut Masyhudi, informasi di daerah-daerah masih ada keluhan dari para petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi itu.
"Atas laporan tersebut, saat ini masih kami proses dan dalami penyebabnya, apakah memang benar ada yang bermain atau apakah ada kendala-kendala dalam penyaluran," ungkapnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022