Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai 150 juta dolar AS untuk mendukung fasilitas yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19.
Pinjaman ini nantinya menjadi katalis bagi dana pemerintah dan swasta dalam mendukung proyek infrastruktur yang hijau dan layak, agar dapat membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), yang merupakan pertama kalinya di Asia Tenggara, bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDG.
"SIO-GFF ditujukan agar dapat menjadi katalis hingga delapan kali dari dana yang kami investasikan guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju SDG," kata Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara Anouj Mehta dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.
Direktur ADB untuk Thailand ini juga memastikan fasilitas ini akan merancang proyek yang layak dijalankan guna menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga, dan komersial.
“Fasilitas ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Pinjaman kepada pemerintah Indonesia tersebut akan diteruskan lagi pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, lembaga milik negara untuk pembiayaan infrastruktur, yang akan mengelola fasilitas tersebut.
ADB juga telah menyetujui bantuan teknis guna membantu memperkuat kemampuan PT SMI untuk menjalankan fasilitas tersebut, serta memperluas layanan PT SMI agar dapat mendukung peminjam lainnya dan mengkatalisis pendanaan swasta.
Bantuan teknis sebanyak 1,2 juta dolar AS itu berasal dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) dan 375.000 dolar AS dari Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg (Financial Sector Development Partnership Special Fund).
Spesialis Senior Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe mengatakan bantuan ini diberikan mengingat Indonesia merupakan negara sumber emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan mengkontribusikan lebih dari setengah emisi gas rumah kaca di Asia Tenggara
"Dengan model pembiayaan inovatif yang memasukkan standar hijau global, SIO-GFF akan membantu Indonesia berfokus pada infrastruktur tangguh iklim seiring pemulihannya dari pandemi COVID-19. Belajar dari pengalaman kami di Indonesia, kami berharap dapat mengembangkan pendekatan tersebut ke negara-negara lain di kawasan ini," katanya.
Menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia dari 2016 sampai 2020, setelah memasukkan komponen perubahan iklim, diperkirakan rata-rata sekitar 74 miliar dolar AS, dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai 51 miliar dolar AS.
Oleh karena itu, fasilitas ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif.
Fasilitas ini terutama akan menawarkan pinjaman, serta kemungkinan pemberian ekuitas, utang yang dapat dikonversi, dan jaminan, untuk mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersial.
Secara keseluruhan, proyek ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Indonesia dan mengikuti strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020–2024 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ketangguhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Pinjaman ini nantinya menjadi katalis bagi dana pemerintah dan swasta dalam mendukung proyek infrastruktur yang hijau dan layak, agar dapat membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), yang merupakan pertama kalinya di Asia Tenggara, bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDG.
"SIO-GFF ditujukan agar dapat menjadi katalis hingga delapan kali dari dana yang kami investasikan guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju SDG," kata Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara Anouj Mehta dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.
Direktur ADB untuk Thailand ini juga memastikan fasilitas ini akan merancang proyek yang layak dijalankan guna menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga, dan komersial.
“Fasilitas ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Pinjaman kepada pemerintah Indonesia tersebut akan diteruskan lagi pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, lembaga milik negara untuk pembiayaan infrastruktur, yang akan mengelola fasilitas tersebut.
ADB juga telah menyetujui bantuan teknis guna membantu memperkuat kemampuan PT SMI untuk menjalankan fasilitas tersebut, serta memperluas layanan PT SMI agar dapat mendukung peminjam lainnya dan mengkatalisis pendanaan swasta.
Bantuan teknis sebanyak 1,2 juta dolar AS itu berasal dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) dan 375.000 dolar AS dari Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg (Financial Sector Development Partnership Special Fund).
Spesialis Senior Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe mengatakan bantuan ini diberikan mengingat Indonesia merupakan negara sumber emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan mengkontribusikan lebih dari setengah emisi gas rumah kaca di Asia Tenggara
"Dengan model pembiayaan inovatif yang memasukkan standar hijau global, SIO-GFF akan membantu Indonesia berfokus pada infrastruktur tangguh iklim seiring pemulihannya dari pandemi COVID-19. Belajar dari pengalaman kami di Indonesia, kami berharap dapat mengembangkan pendekatan tersebut ke negara-negara lain di kawasan ini," katanya.
Menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia dari 2016 sampai 2020, setelah memasukkan komponen perubahan iklim, diperkirakan rata-rata sekitar 74 miliar dolar AS, dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai 51 miliar dolar AS.
Oleh karena itu, fasilitas ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif.
Fasilitas ini terutama akan menawarkan pinjaman, serta kemungkinan pemberian ekuitas, utang yang dapat dikonversi, dan jaminan, untuk mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersial.
Secara keseluruhan, proyek ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Indonesia dan mengikuti strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020–2024 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ketangguhan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022