Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kalimantan Barat menghasilkan 14 rumusan dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berlangsung 15-16 Maret 2022 di Hotel Mercure Pontianak dengan Mengusung Tema "Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor".
"Seluruh rangkaian kegiatan Rakerda ini diikuti para peserta yang berfokus pada penguatan komitmen, para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting di Kalbar," Kepala DP2KB Kabupaten Kubu Raya, Dyah Tut Wuri Handayani di Pontianak, Rabu.
Kepala DP2KB Kabupaten Kubu Raya itu menjelaskan, berdasarkan materi paparan dari para narasumber serta hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, maka dapat dirumuskan hasil Rakerda Program Bangga Kencana Kalbar 2022, pertama capaian target pembangunan manusia melalui program Bangga Kencana tahun 2021 belum menunjukan hasil yang gemilang. Kedua, BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Kalbar sebagai aktor sentral pembangunan ketahanan keluarga Indonesia harus di gemakan kembali.
Ketiga, dalam memperkuat ketahanan keluarga, Stunting harus ditangani secara serius karena kondisi ini mengancam keberhasilan pembangunan nasional. Keempat, kolaborasi untuk konvergensi Lintas program dan sektor yang juga menggandeng pemangku kepentingan sangat diperlukan demi tujuan bersama. Dan kelima, peran TP-PKK dalam pencegahan Stunting diantaranya melakukan koordinasi lintas sektor, kerjasama pihak terkait, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan lokal untuk pemenuhan gizi.
Kemudian keenam, penajaman program dan kegiatan serta penentuan lokus prioritas garapan percepatan penurunan Stunting. Ketujuh, Kalbar menjadi lokus prioritas percepatan penurunan Stunting. Kelapan, untuk memastikan konvergensi manfaat program kepada kelompok sasaran termasuk keluarga beresiko Stunting, penyediaan data mikro menjadi mutlak dibutuhkan. Dan ke sembilan melaksanakan upaya percepatan penurunan Stunting di berbagai tingkatan wilayah dibutuhkan kelompok kerja.
Kesepuluh, intervensi gizi spesifik dalam percepatan penurunan Stunting mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas dan balita. Kesebelas, untuk mendukung pemenuhan capaian intervensi spesifik, dibutuhkan strategi pemenuhan capaian indikator intervensi sensitif. Dan kedua belas, hasil pendataan keluarga PK21 dimanfaatkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim antara lain melalui program insfratruktur berbasis masyarakat termasuk air minum dan sanitasi.
"Ke tiga belas, diperlukan penguatan pengawasan internal BKKBN melalui monitoring dan evaluasi DAK Sub Bidang KB dan Stunting. Dan terakhir ke empat belas, tahun 2022 ini dilakukan penguatan dukungan pengawasan terhadap percepatan penurunan Stunting," tutur Dyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Seluruh rangkaian kegiatan Rakerda ini diikuti para peserta yang berfokus pada penguatan komitmen, para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting di Kalbar," Kepala DP2KB Kabupaten Kubu Raya, Dyah Tut Wuri Handayani di Pontianak, Rabu.
Kepala DP2KB Kabupaten Kubu Raya itu menjelaskan, berdasarkan materi paparan dari para narasumber serta hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, maka dapat dirumuskan hasil Rakerda Program Bangga Kencana Kalbar 2022, pertama capaian target pembangunan manusia melalui program Bangga Kencana tahun 2021 belum menunjukan hasil yang gemilang. Kedua, BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Kalbar sebagai aktor sentral pembangunan ketahanan keluarga Indonesia harus di gemakan kembali.
Ketiga, dalam memperkuat ketahanan keluarga, Stunting harus ditangani secara serius karena kondisi ini mengancam keberhasilan pembangunan nasional. Keempat, kolaborasi untuk konvergensi Lintas program dan sektor yang juga menggandeng pemangku kepentingan sangat diperlukan demi tujuan bersama. Dan kelima, peran TP-PKK dalam pencegahan Stunting diantaranya melakukan koordinasi lintas sektor, kerjasama pihak terkait, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan lokal untuk pemenuhan gizi.
Kemudian keenam, penajaman program dan kegiatan serta penentuan lokus prioritas garapan percepatan penurunan Stunting. Ketujuh, Kalbar menjadi lokus prioritas percepatan penurunan Stunting. Kelapan, untuk memastikan konvergensi manfaat program kepada kelompok sasaran termasuk keluarga beresiko Stunting, penyediaan data mikro menjadi mutlak dibutuhkan. Dan ke sembilan melaksanakan upaya percepatan penurunan Stunting di berbagai tingkatan wilayah dibutuhkan kelompok kerja.
Kesepuluh, intervensi gizi spesifik dalam percepatan penurunan Stunting mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas dan balita. Kesebelas, untuk mendukung pemenuhan capaian intervensi spesifik, dibutuhkan strategi pemenuhan capaian indikator intervensi sensitif. Dan kedua belas, hasil pendataan keluarga PK21 dimanfaatkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim antara lain melalui program insfratruktur berbasis masyarakat termasuk air minum dan sanitasi.
"Ke tiga belas, diperlukan penguatan pengawasan internal BKKBN melalui monitoring dan evaluasi DAK Sub Bidang KB dan Stunting. Dan terakhir ke empat belas, tahun 2022 ini dilakukan penguatan dukungan pengawasan terhadap percepatan penurunan Stunting," tutur Dyah.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022