Laporan kependudukan jadi dasar kebijakan yang tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan laporan kependudukan 2024 yang memotret kondisi masyarakat dari tingkat nasional hingga provinsi agar dapat menjadi dasar penentuan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Laporan kependudukan ini menjadi landasan merumuskan kebijakan dan program kependudukan yang lebih terarah dan berbasis bukti, karena setiap keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada data yang jelas dan terukur, tidak bisa hanya berdasarkan asumsi,” kata Pelaksana tugas Kepala BKKBN, Sundoyo saat memberikan sambutan secara daring di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan laporan kependudukan BKKBN tersebut dibuat mengingat Indonesia masih berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi penduduk, urbanisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesenjangan kependudukan yang terjadi antara wilayah Indonesia barat dan timur.

“BKKBN bersama kementerian terkait meluncurkan laporan ini dengan seksama untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi kependudukan di berbagai wilayah di Indonesia dan tantangan yang dihadapi ke depan,” ujar dia.

Menurutnya, laporan kependudukan tersebut mencakup lima pilar penting kependudukan, yaitu kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, mobilitas, dan pilar administrasi kependudukan.

Ia melanjutkan tahun 2024 menjadi tahun krusial bagi Indonesia, karena dinamika kependudukan yang terjadi akan berdampak terhadap pembangunan nasional.

“Dari laporan ini, paling tidak ada tiga tren penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pertama, tahun 2025-2035 adalah fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif,” ucapnya.

Dengan begitu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dan pemangku kepentingan terus bergerak meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan akses pekerjaan bagi angkatan kerja.

“Kedua, pada tahun 2024, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, artinya penduduk di desa dan kota membawa tantangan tersendiri, untuk itu perlu perencanaan kota yang baik agar kualitas penduduk di perkotaan dapat terjaga,” katanya.

Tren ketiga, lanjut Sundoyo, yakni peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia), yang menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia, karena memerlukan perubahan dalam kebijakan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan dukungan bagi lansia yang lebih komprehensif.

“Kita harus memastikan bahwa penduduk lansia kita mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan, utamanya terkait kesejahteraan dan kesehatan,” tuturnya.