Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional dalam rilisnya mengatakan, Presiden Joko Widodo rencana nya aka melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Soe ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis, 24 Maret 2022 mendatang, hal itu terkait upaya penurunan angka stunting dj daerah tersebut.
“Kunjungan itu menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat akan pengentasan persoalan stunting. Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,”jelas Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Rabu.
Menurut Hasto Wardoyo, khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan prevalensi kasus stunting 48,3 persen saat ini dapat menurun menjadi 43,01 persen di akhir 2022. Tidak hanya itu angka tersebut juga dapat melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 kasus stunting Timor Tengah Selatan NTT itu bisa menuju di angka 29,35 persen.
"Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan. Diantaranya pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air," katanya.
Presiden kata Hasto, juga akan meninjau masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga. Karena hal itu menjadi salah satu program percepatan penurunan stunting dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.
Kota Soe, seperti halnya daerah-daerah lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur lainnya memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Bahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen, paling tinggi di Nusa Tenggara Timur.
Hasto menambahkan, dipilihnya Timor Tengah Selatan pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini memperlihatkan “perhatian penuh” untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi. Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
"Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka," tutur Hasto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Kunjungan itu menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat akan pengentasan persoalan stunting. Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,”jelas Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Rabu.
Menurut Hasto Wardoyo, khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan prevalensi kasus stunting 48,3 persen saat ini dapat menurun menjadi 43,01 persen di akhir 2022. Tidak hanya itu angka tersebut juga dapat melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 kasus stunting Timor Tengah Selatan NTT itu bisa menuju di angka 29,35 persen.
"Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan. Diantaranya pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air," katanya.
Presiden kata Hasto, juga akan meninjau masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga. Karena hal itu menjadi salah satu program percepatan penurunan stunting dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.
Kota Soe, seperti halnya daerah-daerah lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur lainnya memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Bahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen, paling tinggi di Nusa Tenggara Timur.
Hasto menambahkan, dipilihnya Timor Tengah Selatan pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini memperlihatkan “perhatian penuh” untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi. Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
"Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka," tutur Hasto.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022