Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengimbau kepada seluruh Pemda yang ada di provinsi itu untuk memanfaatkan data BPS dengan baik dalam menyusun berbagai program kebijakan, agar mendapatkan hasil yang baik dalam pembangunan daerah.
"Data atau statistik ini merupakan penentu untuk menyusun kebijakan, dan bagaimana mengimplementasikannya, serta gambaran perkembangan dalam suatu daerah. Maka dari itu, daerah harus selalu memperhatikan data dalam penyusunan perencanaan," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, data memiliki peranan sangat penting, karena apabila suatu daerah melakukan perencanaan tanpa memperhatikan data, maka perencanaan tersebut tidak akan berhasil.
"Akan repot jika pemerintah daerah tidak memperhatikan data dalam bekerja, karena sebesar apapun anggaran, tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, kita harus selalu melihat program dan indikator dalam menyusun sebuah perencanaan," tuturnya.
Dia menambahkan, data juga harus yang teruji atau valid dan antara data satu dengan yang lain harus sinkron.
Menurutnya, saat ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat sedang melakukan rangkaian kegiatan Sensus Penduduk yang rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali guna menghasilkan data parameter berupa kelahiran, kematian dan migrasi, serta informasi penting lainnya, guna menghasilkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan RPJMD bidang kependudukan.
"Untuk itu, petugas sensus dari BPS juga harus bisa menginput data yang akurat dari masyarakat, karena data dari BPS ini nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun berbagai program kebijakan setiap Pemda," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Data atau statistik ini merupakan penentu untuk menyusun kebijakan, dan bagaimana mengimplementasikannya, serta gambaran perkembangan dalam suatu daerah. Maka dari itu, daerah harus selalu memperhatikan data dalam penyusunan perencanaan," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat.
Menurutnya, data memiliki peranan sangat penting, karena apabila suatu daerah melakukan perencanaan tanpa memperhatikan data, maka perencanaan tersebut tidak akan berhasil.
"Akan repot jika pemerintah daerah tidak memperhatikan data dalam bekerja, karena sebesar apapun anggaran, tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Oleh karena itu, kita harus selalu melihat program dan indikator dalam menyusun sebuah perencanaan," tuturnya.
Dia menambahkan, data juga harus yang teruji atau valid dan antara data satu dengan yang lain harus sinkron.
Menurutnya, saat ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat sedang melakukan rangkaian kegiatan Sensus Penduduk yang rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali guna menghasilkan data parameter berupa kelahiran, kematian dan migrasi, serta informasi penting lainnya, guna menghasilkan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan RPJMD bidang kependudukan.
"Untuk itu, petugas sensus dari BPS juga harus bisa menginput data yang akurat dari masyarakat, karena data dari BPS ini nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun berbagai program kebijakan setiap Pemda," kata Sutarmidji.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022