Kalbar perkuat dukungan untuk program MBG

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan koordinasi dan pengawasan lintas sektor berjalan optimal di daerah.

"Kemarin kita mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara daring untuk membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan MBG berjalan efektif, tepat sasaran, aman, dan berkualitas,' kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Jumat.

Norsan menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan dukungan untuk menyukseskan program MBG di Kalbar, sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, terutama dalam mempercepat perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dalam rapat tersebut, Mendagri juga meminta perangkat daerah memperkuat pengawasan sesuai kewenangan. Dinas Kesehatan berperan memastikan aspek kesehatan dan pemenuhan SLHS, sedangkan Dinas Pendidikan mendukung pengawasan program serta pendataan anak penerima manfaat.

"MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berpotensi mempercepat pencapaian sejumlah indikator pembangunan daerah, termasuk penurunan stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," tuturnya.

Norsan mengatakan, dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. "Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Mendagri juga menilai MBG dapat memberikan dampak ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produksi pangan. Rantai pasok program tersebut juga dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah.

"Penyerapan produk pangan lokal untuk kebutuhan MBG, lanjutnya, sekaligus dapat mendukung pengendalian inflasi karena menciptakan pasar bagi hasil produksi masyarakat,' katanya.

Ria Norsan mengatakan Pemprov Kalbar siap memperkuat dukungan terhadap program tersebut dengan melibatkan pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait.

“Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” katanya.

Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.