Provinsi Kalimantan Barat mendapat hibah proyek Food Sytem, Land Used and Restoration (FOLUR) Kalbar untuk tansformasi pengelolaan sistem pangan dari United Nation Development Program (UNDP) dan Food and Agriculture Organization (FAO).
"Project FOLUR adalah proyek nasional yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian, K/L terkait, FAO dan UNDP ke GEF atau Global Environmental Fund yang bertujuan transformasi pengelolaan sistem pangan dan lanskap berbasis kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras di Indonesia untuk menghasilkan berbagai manfaat lingkungan," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif di Pontianak, Kamis.
Ia menambahkan bahwa dalam proyek FOLUR di Provinsi Kalbar tersebut juga mendapat pembiayaan bersama dari Pemerintah RI melalui Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementan, KLHK, BPDPKS dan multi pihak seperi GIZ, FAO, UNDP, dari pihak swasta seperti Unilever, Mendelez, Oloan serta NGO's.
"Secara nasional lokasi proyek hanya ada di lima provinsi dengan fokus komoditas pangan yang berbeda, yakni Provinsi Aceh untuk kopi, Sumut untuk sawit dan kopi), Kalbar itu sawit, Sulsel untuk padi dan kakao serta Papua Barat untuk sawit. Untuk Kalbar, lokasi proyek FOLUR sudah ditetapkan oleh Project Steering Comite yakni berada di Kabupaten Sanggau," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa sejak disahkannya proyek FOLUR 21 Februari 22 hingga Desember 2022 mendatang, fokus kegiatan ini adalah penyelenggaraan berbagai workshop persiapan, pembahasan AWP dari K/L, sosialisasi dan Rakor, kunjungan lokasi calon proyek, finalisasi AWP, Inception Workshop, pembahasan implementasi proyek dan perekrutan koordinator provinsi atau kabupaten.
"Jangka waktu proyek hibah ini selama 6 tahun yakni mulai 2022 - 2027 yang secara operasional dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian melalui Deputi Pangan dan Agribisnis yang di tingkat provinsi dan kabupaten disepakati akan berkedudukan di Bappeda," katanya.
Menurutnya,dalam proyek tersebut terdapat empat komponen yaitu penguatan kerangka kebijakan dan perencanaan pengelolaan landskap yang terintegrasi, penerapan sistem produksi dan rantai suplai komoditas pangan dan perkebunan yang berkelanjutan, penerapan model konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati atau ekosistem dan penguatan sistem pengelolaan informasi dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.
"Untuk proyek FOLUR di Kalbar sudah dilakukan Rakor yang dipimpin langsung Sekda Sanggau. Kami juga hadir dan Kepala Bappeda Sanggau, tim pusat yang memberikan paparan antara lain I Gede Wibawa selaku National Projeck Manager, dan para perwakilan dari UNDP, Kemenko Perekonomian, Bapenas, KLHK, Kementan, dan Kepala Bappeda Sanggau beserta mitra," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Project FOLUR adalah proyek nasional yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian, K/L terkait, FAO dan UNDP ke GEF atau Global Environmental Fund yang bertujuan transformasi pengelolaan sistem pangan dan lanskap berbasis kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras di Indonesia untuk menghasilkan berbagai manfaat lingkungan," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif di Pontianak, Kamis.
Ia menambahkan bahwa dalam proyek FOLUR di Provinsi Kalbar tersebut juga mendapat pembiayaan bersama dari Pemerintah RI melalui Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementan, KLHK, BPDPKS dan multi pihak seperi GIZ, FAO, UNDP, dari pihak swasta seperti Unilever, Mendelez, Oloan serta NGO's.
"Secara nasional lokasi proyek hanya ada di lima provinsi dengan fokus komoditas pangan yang berbeda, yakni Provinsi Aceh untuk kopi, Sumut untuk sawit dan kopi), Kalbar itu sawit, Sulsel untuk padi dan kakao serta Papua Barat untuk sawit. Untuk Kalbar, lokasi proyek FOLUR sudah ditetapkan oleh Project Steering Comite yakni berada di Kabupaten Sanggau," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa sejak disahkannya proyek FOLUR 21 Februari 22 hingga Desember 2022 mendatang, fokus kegiatan ini adalah penyelenggaraan berbagai workshop persiapan, pembahasan AWP dari K/L, sosialisasi dan Rakor, kunjungan lokasi calon proyek, finalisasi AWP, Inception Workshop, pembahasan implementasi proyek dan perekrutan koordinator provinsi atau kabupaten.
"Jangka waktu proyek hibah ini selama 6 tahun yakni mulai 2022 - 2027 yang secara operasional dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian melalui Deputi Pangan dan Agribisnis yang di tingkat provinsi dan kabupaten disepakati akan berkedudukan di Bappeda," katanya.
Menurutnya,dalam proyek tersebut terdapat empat komponen yaitu penguatan kerangka kebijakan dan perencanaan pengelolaan landskap yang terintegrasi, penerapan sistem produksi dan rantai suplai komoditas pangan dan perkebunan yang berkelanjutan, penerapan model konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati atau ekosistem dan penguatan sistem pengelolaan informasi dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.
"Untuk proyek FOLUR di Kalbar sudah dilakukan Rakor yang dipimpin langsung Sekda Sanggau. Kami juga hadir dan Kepala Bappeda Sanggau, tim pusat yang memberikan paparan antara lain I Gede Wibawa selaku National Projeck Manager, dan para perwakilan dari UNDP, Kemenko Perekonomian, Bapenas, KLHK, Kementan, dan Kepala Bappeda Sanggau beserta mitra," jelas dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022