Presiden Joko Widodo menyatakan tingkat inflasi pada Juli 2022 masih tertahan di level 4,94 persen karena masih didukung alokasi subsidi yang diberikan pemerintah.
Dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa inflasi tersebut masih didukung dengan tidak naiknya harga BBM, listrik dan elpiji, di tengah krisis energi yang dihadapi dunia.
"Angka inflasi di 4,94 persen tadi masih didukung dengan ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, pertalite, pertamax, solar, elpiji, listrik, itu bukan harga sebenarnya, bukan harga keekonomian itu, harga yang disubsidi pemerintah," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Presiden menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi meningkatkan laju inflasi.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden juga menyinggung bahwa secara keekonomian, harga pertalite seharusnya sudah mencapai Rp17.100 per liter.
Namun di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah masih mempertahankan harga pertalite sebesar Rp7.650 per liter.
Di sisi lain, Presiden khawatir APBN tidak selalu kuat untuk mengalokasikan subsidi demi menjaga laju inflasi.
"Harga yang disubsidi pemerintah yang besarnya subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu untuk menahan agar inflasi tidak tinggi, tapi apakah terus menerus APBN akan kuat," kata Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden juga menekankan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih lebih terjaga dibandingkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen, Uni Eropa sebesar 8,9 persen, bahkan Turki sudah mencapai 79,6 persen.
Baca juga: Puskepi: Pemerintah harus segera ambil sikap untuk koreksi kuota BBM bersubsidi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite saat ini masih menunggu keputusan tiga menteri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa inflasi tersebut masih didukung dengan tidak naiknya harga BBM, listrik dan elpiji, di tengah krisis energi yang dihadapi dunia.
"Angka inflasi di 4,94 persen tadi masih didukung dengan ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, pertalite, pertamax, solar, elpiji, listrik, itu bukan harga sebenarnya, bukan harga keekonomian itu, harga yang disubsidi pemerintah," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Presiden menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi meningkatkan laju inflasi.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden juga menyinggung bahwa secara keekonomian, harga pertalite seharusnya sudah mencapai Rp17.100 per liter.
Namun di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah masih mempertahankan harga pertalite sebesar Rp7.650 per liter.
Di sisi lain, Presiden khawatir APBN tidak selalu kuat untuk mengalokasikan subsidi demi menjaga laju inflasi.
"Harga yang disubsidi pemerintah yang besarnya subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu untuk menahan agar inflasi tidak tinggi, tapi apakah terus menerus APBN akan kuat," kata Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden juga menekankan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih lebih terjaga dibandingkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen, Uni Eropa sebesar 8,9 persen, bahkan Turki sudah mencapai 79,6 persen.
Baca juga: Puskepi: Pemerintah harus segera ambil sikap untuk koreksi kuota BBM bersubsidi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite saat ini masih menunggu keputusan tiga menteri.
"Rencana pengurangan subsidi itu masih dibahas, belum ada putusannya dari Kemenko (Perekonomian), Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan," ujarnya saat diwawancarai usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dalam RUU APBN 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,9 persen secara year on year per Juli 2022.
Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp502 triliun.
Menurut Erick, jika putusan dari ketiga menteri itu sudah ada, maka baru ada penugasan di Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang mendapatkan tugas menyalurkan BBM.
"Sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan (menaikkan harga Pertalite) seperti itu. Kita tunggu saja," kata Erick.
Baca Selengkapnya: Erick Thohir: Pengurangan subsidi energi tunggu keputusan tiga menteri
Baca Selengkapnya: Erick Thohir: Pengurangan subsidi energi tunggu keputusan tiga menteri
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022