Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara Republik Indonesia.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran.
Baca juga: PLN perkuat kerja sama dengan BSSN jaga layanan pelanggan yang prima
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.
Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai "Bjorka" melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca juga: Puan Maharani minta BSSN evaluasi setelah website diretas
Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9) pagi.
Unggahan tersebut mengklaim bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sebuah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia telah bocor.
Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya.
"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/9).
Baca juga: Kementerian Kesehatan pastikan tak ada kebocoran data di PeduliLindungi
Pakar keamanan siber doktor Pratama Persadha memandang penting rencana mitigasi atau business continuity planning (BCP) terkait dengan salah satu unggahan Twitter yang menyebutkan peretasan terhadap situs web www.pusmanas.bssn.go.id milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Seharusnya BSSN sejak awal mempunyai rencana mitigasi atau 'BCP' ketika terjadi serangan siber karena induk 'CSIRT' (Computer Security Incident Response Team) di Indonesia adalah BSSN," kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Senin.
Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini menjelaskan bahwa serangan dengan deface memang sering terjadi ke website pemerintah. Sebelumnya, pada situs Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia, Kali ini dikabarkan laman BSSN terkena deface.
Baca juga: Perlu rencana mitigasi terkait BSSN jadi korban peretasan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran.
Baca juga: PLN perkuat kerja sama dengan BSSN jaga layanan pelanggan yang prima
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.
Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai "Bjorka" melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca juga: Puan Maharani minta BSSN evaluasi setelah website diretas
Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9) pagi.
Unggahan tersebut mengklaim bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sebuah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia telah bocor.
Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya.
"Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/9).
Baca juga: Kementerian Kesehatan pastikan tak ada kebocoran data di PeduliLindungi
Pakar keamanan siber doktor Pratama Persadha memandang penting rencana mitigasi atau business continuity planning (BCP) terkait dengan salah satu unggahan Twitter yang menyebutkan peretasan terhadap situs web www.pusmanas.bssn.go.id milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Seharusnya BSSN sejak awal mempunyai rencana mitigasi atau 'BCP' ketika terjadi serangan siber karena induk 'CSIRT' (Computer Security Incident Response Team) di Indonesia adalah BSSN," kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Senin.
Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini menjelaskan bahwa serangan dengan deface memang sering terjadi ke website pemerintah. Sebelumnya, pada situs Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia, Kali ini dikabarkan laman BSSN terkena deface.
Baca juga: Perlu rencana mitigasi terkait BSSN jadi korban peretasan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022