Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polri mengusut dugaan anggotanya yang melakukan peretasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV.
"Saya kira yang harus diperhatikan harus diusut oleh kepolisian, termasuk siapa saja. Apakah ada pejabat kepolisian yang terlibat dalam peretasan tersebut?" kata Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Bahkan, kata dia, dalam perkara ini, informasi yang beredar itu cukup serius bahwa serangan terhadap Narasi TV karena mengkritisi kepolisian dalam kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Ferdy Sambo.
Baca juga: Menkopolhukam pastikan belum ada rahasia negara bocor
"Kalau kepolisian tidak proaktif dalam kasus ini, kecurigaan publik kepada polisi makin tinggi," ucap Dewan Pakar Peradi ini.
Adapun langkahnya, kata dia, kepolisian proaktif mengusut siapa akun-akun pribadi dari pekerja Narasi TV.
Usman Hamid mengatakan bahwa terdapat peredaran informasi yang menyuarakan serangan terhadap Narasi ini oleh orang-orang dalam kepolisian.
"Saya kira dari Divisi Informatika atau Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mungkin perlu ditelusuri karena diduga dilakukan oleh pejabat teras kepolisian melalui pemanfaatan rekanan-rekanan internal kepolisian, terutama perusahaan jasa telekomunikasi itu," ucapnya.
Ke depan, kata Usman, hal ini tidak boleh lagi terjadi dan dibiarkan aksi peretasan terhadap data pribadi masyarakat.
Dalam hal ini, lanjut dia, perusahaan-perusahaan penyedia jasa informasi yang digunakan perangkatnya oleh para pekerja Narasi harus bekerja sama dan ikut secara proaktif bongkar penyerangan terhadap akun Narasi ini.
"Hal itu termasuk mereka harus membuka dan bekerja sama apakah ada keterlibatan orang-orang kepolisian menyerang akun-akunnya pekerja Narasi," ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pelaku peretasan yang mengaku sebagai "Bjorka" telah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan.
"Sampai sekarang ini, memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh Badan Intelijen Negara dan Polri; tetapi belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu. Kami sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Mahfud menambahkan berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dapat disimpulkan bahwa data-data yang diretas dan dibocorkan Bjorka ke dunia maya ialah bersifat umum. Baca juga: Mahfud MD sebut "Bjorka" telah teridentifikasi BIN dan Polri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Saya kira yang harus diperhatikan harus diusut oleh kepolisian, termasuk siapa saja. Apakah ada pejabat kepolisian yang terlibat dalam peretasan tersebut?" kata Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Bahkan, kata dia, dalam perkara ini, informasi yang beredar itu cukup serius bahwa serangan terhadap Narasi TV karena mengkritisi kepolisian dalam kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Ferdy Sambo.
Baca juga: Menkopolhukam pastikan belum ada rahasia negara bocor
"Kalau kepolisian tidak proaktif dalam kasus ini, kecurigaan publik kepada polisi makin tinggi," ucap Dewan Pakar Peradi ini.
Adapun langkahnya, kata dia, kepolisian proaktif mengusut siapa akun-akun pribadi dari pekerja Narasi TV.
Usman Hamid mengatakan bahwa terdapat peredaran informasi yang menyuarakan serangan terhadap Narasi ini oleh orang-orang dalam kepolisian.
"Saya kira dari Divisi Informatika atau Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mungkin perlu ditelusuri karena diduga dilakukan oleh pejabat teras kepolisian melalui pemanfaatan rekanan-rekanan internal kepolisian, terutama perusahaan jasa telekomunikasi itu," ucapnya.
Ke depan, kata Usman, hal ini tidak boleh lagi terjadi dan dibiarkan aksi peretasan terhadap data pribadi masyarakat.
Dalam hal ini, lanjut dia, perusahaan-perusahaan penyedia jasa informasi yang digunakan perangkatnya oleh para pekerja Narasi harus bekerja sama dan ikut secara proaktif bongkar penyerangan terhadap akun Narasi ini.
"Hal itu termasuk mereka harus membuka dan bekerja sama apakah ada keterlibatan orang-orang kepolisian menyerang akun-akunnya pekerja Narasi," ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pelaku peretasan yang mengaku sebagai "Bjorka" telah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan.
"Sampai sekarang ini, memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh Badan Intelijen Negara dan Polri; tetapi belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu. Kami sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Mahfud menambahkan berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dapat disimpulkan bahwa data-data yang diretas dan dibocorkan Bjorka ke dunia maya ialah bersifat umum. Baca juga: Mahfud MD sebut "Bjorka" telah teridentifikasi BIN dan Polri
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022