Staf Khusus (Stafsus) BUMN Arya Sinulingga memastikan BUMN yang rugi tidak akan mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN), melainkan hanya BUMN yang mendapatkan penugasan atau untuk mendukung aksi korporasi.
Hal itu lantaran dalam tiga tahun terakhir Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan banyak perubahan soal pola alokasi PMN.
"PMN itu akan dilakukan kalau misalnya ada yang berhubungan dengan penugasan atau yang berkaitan dengan misalnya BUMN tersebut melakukan aksi korporasi, pengembangan usaha," katanya dalam acara Ngopi BUMN di Jakarta, Kamis.
Baca juga: PMN untuk PLN perkuat stuktur modal dukung infrastruktur kelistrikan
Arya menjelaskan dari total PMN Rp67,82 triliun yang diajukan untuk 2023, hanya sebesar Rp41,3 triliun yang disetujui, beserta cadangan investasi Rp5,7 triliun.
Namun ia memastikan tidak ada BUMN rugi yang disuntik PMN sebagaimana persepsi yang ada saat ini, dimana seakan BUMN hanya diberikan karena BUMN tersebut merugi.
"Dalam tiga tahun terakhir, tidak ada namanya BUMN yang diberikan anggaran kalau dia rugi. Mungkin ada satu, dua, seperti Garuda, setelah itu hampir tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN. Mungkin ada Jiwasraya yang berhubungan dengan nasabah, yang lain tidak. Umumnya bukan rugi," katanya.
Baca juga: Pemerintah Tak akan Suntik Dana Lagi ke BUMN Merugi
Secara rinci, dari total PMN Rp41,3 triliun yang disetujui itu terdiri atas PMN untuk PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa, PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp28,9 triliun yang digunakan untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Selanjutnya Rp1,75 triliun untuk PT Len Industri atau Defend ID untuk pembangunan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi, serta Rp659,2 miliar untuk Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia untuk pembaruan alat.
"Jadi kalau dibilang ini untuk BUMN rugi, tidak ada. Semua penugasan. Kalau tidak ada tugas, kami (BUMN) tidak perlu PMN ini," ujar Arya Sinulingga.
Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.
"Saya coba memaparkan PMN tahun 2022, seperti yang tadi disampaikan untuk penugasan 80 persen dan restrukturisasi 6,9 persen, jadi kalau kita kumulatifkan ini 87 persen adalah hal-hal yang sudah tidak bisa terelakkan," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis.
Rincian usulan PMN sebesar Rp72,44 triliun pada 2022 tersebut adalah untuk Perumnas sebesar Rp2 triliun terkait penugasan bagi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta dan Medan. Baca selengkapnya: Menteri Erick usulkan 12 BUMN terima PMN Rp72,44 triliun
Baca juga: Dahlan Minta Usulan PMN untuk 13 BUMN Dicabut
Baca juga: Pegadaian Minta Suntikan Negara Rp 2 Triliun
Baca juga: PMN Targetkan Salurkan Kredit Rp 3 Triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Hal itu lantaran dalam tiga tahun terakhir Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan banyak perubahan soal pola alokasi PMN.
"PMN itu akan dilakukan kalau misalnya ada yang berhubungan dengan penugasan atau yang berkaitan dengan misalnya BUMN tersebut melakukan aksi korporasi, pengembangan usaha," katanya dalam acara Ngopi BUMN di Jakarta, Kamis.
Baca juga: PMN untuk PLN perkuat stuktur modal dukung infrastruktur kelistrikan
Arya menjelaskan dari total PMN Rp67,82 triliun yang diajukan untuk 2023, hanya sebesar Rp41,3 triliun yang disetujui, beserta cadangan investasi Rp5,7 triliun.
Namun ia memastikan tidak ada BUMN rugi yang disuntik PMN sebagaimana persepsi yang ada saat ini, dimana seakan BUMN hanya diberikan karena BUMN tersebut merugi.
"Dalam tiga tahun terakhir, tidak ada namanya BUMN yang diberikan anggaran kalau dia rugi. Mungkin ada satu, dua, seperti Garuda, setelah itu hampir tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN. Mungkin ada Jiwasraya yang berhubungan dengan nasabah, yang lain tidak. Umumnya bukan rugi," katanya.
Baca juga: Pemerintah Tak akan Suntik Dana Lagi ke BUMN Merugi
Secara rinci, dari total PMN Rp41,3 triliun yang disetujui itu terdiri atas PMN untuk PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa, PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp28,9 triliun yang digunakan untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Selanjutnya Rp1,75 triliun untuk PT Len Industri atau Defend ID untuk pembangunan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi, serta Rp659,2 miliar untuk Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia untuk pembaruan alat.
"Jadi kalau dibilang ini untuk BUMN rugi, tidak ada. Semua penugasan. Kalau tidak ada tugas, kami (BUMN) tidak perlu PMN ini," ujar Arya Sinulingga.
Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.
"Saya coba memaparkan PMN tahun 2022, seperti yang tadi disampaikan untuk penugasan 80 persen dan restrukturisasi 6,9 persen, jadi kalau kita kumulatifkan ini 87 persen adalah hal-hal yang sudah tidak bisa terelakkan," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis.
Rincian usulan PMN sebesar Rp72,44 triliun pada 2022 tersebut adalah untuk Perumnas sebesar Rp2 triliun terkait penugasan bagi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta dan Medan. Baca selengkapnya: Menteri Erick usulkan 12 BUMN terima PMN Rp72,44 triliun
Baca juga: Dahlan Minta Usulan PMN untuk 13 BUMN Dicabut
Baca juga: Pegadaian Minta Suntikan Negara Rp 2 Triliun
Baca juga: PMN Targetkan Salurkan Kredit Rp 3 Triliun
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022