Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa semua pembangunan infrastruktur baik yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN harus sudah selesai pada semester pertama 2024.
"Kita pada tahun 2023 -2024 , dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022 di Jakarta, Senin.
Basuki mengatakan semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat bagi masyarakat. "Sehingga itulah menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti," katanya.
Baca juga: Kalbar dapat Rp1,8 triliun untuk infrastruktur
Dengan acuan tadi, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI.Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 - 2024. ," kata Basuki.
Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins). Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Baca juga: Sepanjang tahun 2021, PLN rampungkan 27 proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024.
Pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalbar melakukan berbagai langkah agar serapan anggaran bisa maksimal dampak pandemi COVID-19.
"Salah satunya, kami mempercepat proses lelang proyek dan sebagainya, sehingga pengerjaan pembangunan infrastruktur misalnya secepatnya bisa dilakukan," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.
Edi menambahkan, hingga saat ini serapan anggaran atau APBD Kota Pontianak baru sekitar 30 persen, hal itu dampak dari pandemi COVID-19. Baca selengkapnya: Pontianak percepat lelang proyek infrastruktur
Baca juga: Pemerintah tawarkan investasi Bandara Singkawang dengan skema KPBU
Baca juga: 5 proyek strategis nasional yang akan segera dilaksanakan di Kalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kita pada tahun 2023 -2024 , dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022 di Jakarta, Senin.
Basuki mengatakan semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat bagi masyarakat. "Sehingga itulah menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti," katanya.
Baca juga: Kalbar dapat Rp1,8 triliun untuk infrastruktur
Dengan acuan tadi, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI.Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 - 2024. ," kata Basuki.
Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins). Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.
Baca juga: Sepanjang tahun 2021, PLN rampungkan 27 proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024.
Pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalbar melakukan berbagai langkah agar serapan anggaran bisa maksimal dampak pandemi COVID-19.
"Salah satunya, kami mempercepat proses lelang proyek dan sebagainya, sehingga pengerjaan pembangunan infrastruktur misalnya secepatnya bisa dilakukan," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.
Edi menambahkan, hingga saat ini serapan anggaran atau APBD Kota Pontianak baru sekitar 30 persen, hal itu dampak dari pandemi COVID-19. Baca selengkapnya: Pontianak percepat lelang proyek infrastruktur
Baca juga: Pemerintah tawarkan investasi Bandara Singkawang dengan skema KPBU
Baca juga: 5 proyek strategis nasional yang akan segera dilaksanakan di Kalbar
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022