Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalbar melakukan berbagai langkah agar serapan anggaran bisa maksimal dampak pandemi COVID-19.
"Salah satunya, kami mempercepat proses lelang proyek dan sebagainya, sehingga pengerjaan pembangunan infrastruktur misalnya secepatnya bisa dilakukan," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.
Edi menambahkan, hingga saat ini serapan anggaran atau APBD Kota Pontianak baru sekitar 30 persen, hal itu dampak dari pandemi COVID-19.
"Biasanya puncak serapan anggaran, baik itu anggaran belanja barang, modal dan bantuan sosial pada bulan Oktober November," katanya.
Dampak pandemi COVID-19, maka Pemkot Pontianak realokasi dan refocusing anggaran pada sektor pelayanan kesehatan dan pemulihan ekonomi serta Jaring Pengaman Sosial yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Pontianak sebagai dampak pandemi COVID-19.
"Selain itu, juga mengalihkan anggaran belanja modal kepada belanja tidak terduga," ujarnya.
Meskipun begitu, Wali Kota Pontianak tetap optimistis penyerapan anggaran di lingkungannya bisa maksimal, karena masih ada waktu sekitar enam bulan ke depannya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak menyatakan, APBD Pemkot Pontianak tahun 2020, mengalami defisit sebesar Rp470 miliar dari total sebesar Rp1,8 triliun dampak dari pandemi COVID-19.
Salah satunya upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak dalam mengatasi defisit anggaran tersebut, yakni melakukan penghematan, seperti tidak ada perjalanan dinas bagi kepala OPD, dan melakukan penghitungan ulang atas APBD perubahan bersama DPRD Kota Pontianak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Salah satunya, kami mempercepat proses lelang proyek dan sebagainya, sehingga pengerjaan pembangunan infrastruktur misalnya secepatnya bisa dilakukan," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.
Edi menambahkan, hingga saat ini serapan anggaran atau APBD Kota Pontianak baru sekitar 30 persen, hal itu dampak dari pandemi COVID-19.
"Biasanya puncak serapan anggaran, baik itu anggaran belanja barang, modal dan bantuan sosial pada bulan Oktober November," katanya.
Dampak pandemi COVID-19, maka Pemkot Pontianak realokasi dan refocusing anggaran pada sektor pelayanan kesehatan dan pemulihan ekonomi serta Jaring Pengaman Sosial yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Pontianak sebagai dampak pandemi COVID-19.
"Selain itu, juga mengalihkan anggaran belanja modal kepada belanja tidak terduga," ujarnya.
Meskipun begitu, Wali Kota Pontianak tetap optimistis penyerapan anggaran di lingkungannya bisa maksimal, karena masih ada waktu sekitar enam bulan ke depannya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak menyatakan, APBD Pemkot Pontianak tahun 2020, mengalami defisit sebesar Rp470 miliar dari total sebesar Rp1,8 triliun dampak dari pandemi COVID-19.
Salah satunya upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak dalam mengatasi defisit anggaran tersebut, yakni melakukan penghematan, seperti tidak ada perjalanan dinas bagi kepala OPD, dan melakukan penghitungan ulang atas APBD perubahan bersama DPRD Kota Pontianak.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020