Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di daerah itu sehingga data yang ada benar - benar nyata sebagaimana indikator penilaian.
"Untuk upaya validasi terus dilakukan mulai dari tingkat desa hingga provinsi melakukan konsolidasi data terpadu. Harapannya data yang dimasukkan memang sudah valid," ujar Plh Kepala Dinsos Provinsi Kalbar, Heronimus Hero saat kegiatan rekonsialisasi DTKS Kalbar di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan validasi data sangat penting terutama dari tingkat bawah karena akan menjadi acuan utama untuk tingkat atasnya. Data yang ada juga akan menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam banyak hal seperti bantuan dan program lainnya.
"Tepat sasaran atau tidak kebijakan termasuk ada program bantuan tergantung data yang dimasukkan dalam DTKS tersebut valid atau tidak. Sehingga validasi ini sangat menjadi perhatian karena sebagai patokan dasar untuk kebijakan yang diambil," jelas dia.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada bahwa sebanyak 40 persen dari jumlah penduduk bisa masuk dalam DTKS. Dari data tersebut dikelompokkan dan tentu kelompok pertama dan selanjutnya menjadi prioritas untuk diperhatikan dalam berbagai hal.
"Kemudian dikaitkan dengan data BPS bahwa penduduk miskin di Kalbar 6 persen atau sekitar 300 ribu jiwa. Untuk data DTKS sendiri total 2,4 juta jiwa. Dari data tersebut bahwa yang masuk DTKS bukan identik orang miskin," kata dia.
Ia mendorong tim di lapangan untuk memaksimalkan peran sehingga data yang didapat di lapangan maksimal dan berdampak luas bagi masyarakat dan daerah.
"Kemudian kita minta data yang ada di kabupaten dilaporkan ke bupati dan berikan ke provinsi sehingga bisa menjadi perhatian bersama," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Untuk upaya validasi terus dilakukan mulai dari tingkat desa hingga provinsi melakukan konsolidasi data terpadu. Harapannya data yang dimasukkan memang sudah valid," ujar Plh Kepala Dinsos Provinsi Kalbar, Heronimus Hero saat kegiatan rekonsialisasi DTKS Kalbar di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan validasi data sangat penting terutama dari tingkat bawah karena akan menjadi acuan utama untuk tingkat atasnya. Data yang ada juga akan menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam banyak hal seperti bantuan dan program lainnya.
"Tepat sasaran atau tidak kebijakan termasuk ada program bantuan tergantung data yang dimasukkan dalam DTKS tersebut valid atau tidak. Sehingga validasi ini sangat menjadi perhatian karena sebagai patokan dasar untuk kebijakan yang diambil," jelas dia.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada bahwa sebanyak 40 persen dari jumlah penduduk bisa masuk dalam DTKS. Dari data tersebut dikelompokkan dan tentu kelompok pertama dan selanjutnya menjadi prioritas untuk diperhatikan dalam berbagai hal.
"Kemudian dikaitkan dengan data BPS bahwa penduduk miskin di Kalbar 6 persen atau sekitar 300 ribu jiwa. Untuk data DTKS sendiri total 2,4 juta jiwa. Dari data tersebut bahwa yang masuk DTKS bukan identik orang miskin," kata dia.
Ia mendorong tim di lapangan untuk memaksimalkan peran sehingga data yang didapat di lapangan maksimal dan berdampak luas bagi masyarakat dan daerah.
"Kemudian kita minta data yang ada di kabupaten dilaporkan ke bupati dan berikan ke provinsi sehingga bisa menjadi perhatian bersama," ucap dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022