Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Hadi Pranata mengatakan kebijakan satu data penting diterapkan untuk menentukan arah pembangunan yang lebih efektif.
"Perlu komitmen dan sinergi bersama untuk mewujudkan kebijakan satu data dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik," kata Hadi Pranata, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.
Diketahui, kebijakan satu data merupakan program nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) pada 12 Juni 2019.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.
Disampaikan Hadi, untuk mewujudkan kebijakan satu data tersebut saat ini pihaknya sedang mempersiapkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melibatkan sejumlah pihak terkait seperti akademisi dan praktisi mau pun mitra pembangunan pemerintah.
Baca juga: Akurasi data tentukan keberhasilan program
Menurutnya, kebijakan satu data nantinya akan mengintegrasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
"Secara internal Diskominfotik kami sudah menerapkan kebijakan satu data dan saat ini kami sedang memformulasikan secara teknis terutama kriteria data yang diperlukan dalam proses pengumpulan satu data," kata dia.
Dikatakan Hadi, dirinya juga akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan program kebijakan satu data tersebut.
Selain itu, dia juga berharap adanya sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan program pemerintah terutama dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.
"Untuk memajukan daerah perlu komitmen sinergi dan kolaborasi semua pihak yang selama ini sudah sangat baik dan perlu lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.
Baca juga: Bupati Kubu Raya berikan testimoni tentang Satu Data Indonesia
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Perlu komitmen dan sinergi bersama untuk mewujudkan kebijakan satu data dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik," kata Hadi Pranata, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.
Diketahui, kebijakan satu data merupakan program nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) pada 12 Juni 2019.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.
Disampaikan Hadi, untuk mewujudkan kebijakan satu data tersebut saat ini pihaknya sedang mempersiapkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melibatkan sejumlah pihak terkait seperti akademisi dan praktisi mau pun mitra pembangunan pemerintah.
Baca juga: Akurasi data tentukan keberhasilan program
Menurutnya, kebijakan satu data nantinya akan mengintegrasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
"Secara internal Diskominfotik kami sudah menerapkan kebijakan satu data dan saat ini kami sedang memformulasikan secara teknis terutama kriteria data yang diperlukan dalam proses pengumpulan satu data," kata dia.
Dikatakan Hadi, dirinya juga akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan program kebijakan satu data tersebut.
Selain itu, dia juga berharap adanya sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan program pemerintah terutama dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.
"Untuk memajukan daerah perlu komitmen sinergi dan kolaborasi semua pihak yang selama ini sudah sangat baik dan perlu lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.
Baca juga: Bupati Kubu Raya berikan testimoni tentang Satu Data Indonesia
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023