Pontianak (ANTARA) - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen lembaganya untuk tetap independen dan objektif dalam setiap penugasan audit, termasuk pada kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
"Kami memahami pentingnya objektivitas dalam setiap proses audit. Tidak akan ada pemaksaan dalam membuat temuan atau mengada-ada. Semua temuan kami berdasarkan bukti kuat dan sesuai standar audit yang berlaku," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy Mahani Harahap dalam konferensi pers di Pontianak, Rabu.
Rudy Harahap menyampaikan, dalam setiap audit, BPKP berpegang pada prinsip independensi, baik saat menjalankan penugasan assurance maupun consulting. Ia menegaskan bahwa lembaganya tidak bekerja karena tekanan atau "tidak enakan" dengan pihak mana pun.
"Kami bekerja bukan karena adanya perasaan tidak enakan dengan instansi lain. Semua dilakukan profesional sesuai aturan," tegasnya.
Rudy, menambahkan bahwa setiap temuan audit yang berindikasi penyimpangan substansial selalu disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk ditindaklanjuti.
"Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. BPKP terus bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap berbagai kasus," tuturnya.
Ia mencontohkan penanganan kasus dana hibah ke salah satu yayasan yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar. Dalam kasus tersebut, BPKP telah melakukan serangkaian audit sesuai standar, termasuk beberapa kali ekspose dengan penyidik dan diskusi tertutup yang didukung kemampuan intelijen keuangan.
"Bukti-bukti terus kami perdalam agar proses audit menghasilkan rekomendasi yang sahih," kata Rudy.
Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menanggapi pernyataan Gubernur Kalbar periode 2018–2023, Sutarmidji, di beberapa media yang berharap auditor BPKP bersikap objektif dalam menangani kasus, Rudy menyatakan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan komitmen BPKP menjaga profesionalisme dan reputasi lembaga.
"Kami menghargai pendapat tersebut. Namun Kami tegaskan, BPKP bekerja secara profesional dan objektif. Hal ini terus kami jaga dengan standar manajemen reputasi yang kuat," katanya.
