Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu melibatkan ahli untuk memaksimalkan investasi keuangan haji.
"Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa memantau usaha-usaha apa (yang bisa dilakukan)," kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa dalam momentum peringatan Isra Miraj 1444 H, di Masjid Agung Cianjur, Jawa Barat, Minggu.
Wapres mengatakan seusai undang-undang, investasi keuangan haji harus aman. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH terkait hal tersebut.
"Selama ini kan larinya ke sukuk saja kan, aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk itu sudah ada takarannya," kata Wapres.
Dia mengatakan pelibatan ahli diperlukan agar bisa memantau usaha yang layak dilakoni baik di Indonesia maupun di Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji.
"Yang bisa dijadikan usaha BPKH itu kan banyak, ada travel, ada perumahan, ada katering, segala macam itu. Karena itu saya kira ahli-ahli investasi di situ harus bisa menangkap. Saya harapkan itu," kata dia.
Baca juga: Pemerintah Indonesia siapkan diri sambut pengembalian kuota haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus jelas dan transparan dalam sosialisasi biaya haji agar tidak membuat kaget masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai pertemuan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
"Ketika Kemenag kemarin mengumumkan rencana ONH (ongkos naik haji) di 2023 senilai Rp69 juta masyarakat terkejut, karena selama ini tidak tersosialisasikan secara jelas sesungguhnya masyarakat itu apakah selama ini sudah memenuhi kebutuhan biaya ibadah haji secara keseluruhan," kata Ghufron pula. Baca selengkapnya: Kemenag dan BPKH harus jelas sosialisasikan biaya haji
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa memantau usaha-usaha apa (yang bisa dilakukan)," kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa dalam momentum peringatan Isra Miraj 1444 H, di Masjid Agung Cianjur, Jawa Barat, Minggu.
Wapres mengatakan seusai undang-undang, investasi keuangan haji harus aman. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH terkait hal tersebut.
"Selama ini kan larinya ke sukuk saja kan, aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk itu sudah ada takarannya," kata Wapres.
Dia mengatakan pelibatan ahli diperlukan agar bisa memantau usaha yang layak dilakoni baik di Indonesia maupun di Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji.
"Yang bisa dijadikan usaha BPKH itu kan banyak, ada travel, ada perumahan, ada katering, segala macam itu. Karena itu saya kira ahli-ahli investasi di situ harus bisa menangkap. Saya harapkan itu," kata dia.
Baca juga: Pemerintah Indonesia siapkan diri sambut pengembalian kuota haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus jelas dan transparan dalam sosialisasi biaya haji agar tidak membuat kaget masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai pertemuan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
"Ketika Kemenag kemarin mengumumkan rencana ONH (ongkos naik haji) di 2023 senilai Rp69 juta masyarakat terkejut, karena selama ini tidak tersosialisasikan secara jelas sesungguhnya masyarakat itu apakah selama ini sudah memenuhi kebutuhan biaya ibadah haji secara keseluruhan," kata Ghufron pula. Baca selengkapnya: Kemenag dan BPKH harus jelas sosialisasikan biaya haji
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023