Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyelenggarakan Media Briefing Kinerja Belanja Instansi Vertikal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa periode Februari 2023 dengan menghadirkan penyaji dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang secara khusus menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten.
Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh seluruh perwakilan instansi vertikal melalui Duta Satuan Kerja, pimpinan dan perwakilan perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang dan Badan Keuangan Daerah Kayong Utara, serta media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan kinerja: belanja instansi pemerintah dan transfer ke daerah; penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi). Serta digitalisasi pembayaran (Kartu Kredit Pemerintah dan Cash Management System).
Sampai dengan 27 Februari 2023, Ismail menyampaikan bahwa secara keseluruhan, realisasi belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp333,39 Miliar dari alokasi Rp3,11 Triliun atau sebesar 10,27 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal sampai dengan 27 Februari 2022 mencapai 10,93 % atau terakselerasi 1,54 % dari tahun 2022, di mana terdapat akselerasi belanja barang yang meningkat 1,79 % dan belanja modal 10,94 % dibandingkan tahun 2022.
Peningkatan tersebut didukung oleh komitmen para pimpinan dan pengelola keuangan instansi vertikal yang semakin baik, bahwa penyerapan anggaran yang tepat waktu sangat penting untuk mendukung pergerakan kebangkitan ekonomi masyarakat.
Kepala BPS Ketapang, Agus Hartanto menyampaikan dalam rilisnya bahwa Ketapang pada 2022 mengalami pertumbuhan ekonomi 5,43 % atau meningkat dari sebelumnya 5,23 % di 2021. Bila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, terdapat pergeseran penopang utama pertumbuhan ekonomi Ketapang yang semula pada sektor pertanian menjadi sektor pertambangan.
“Perusahaan-perusahaan sudah mulai beralih dari melakukan ekspor raw material menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sejalan dengan hilirisasi industri,” papar Agus Hartanto.
Dilihat dari PDRB menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang didominasi oleh konsumsi rumah tangga (40,40 %). Untuk komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meski terkontraksi 6,05 % dari tahun sebelumnya sebagai implikasi dari penurunan belanja modal, masih menyumbang proporsi pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 6,60 %.
Dalam rilis perekonomian regional Kayong Utara, Ardi Atmaja menyampaikan bahwa secara umum kondisi perekonomian Kayong Utara mengalami perbaikan. Ini terlihat dari tumbuhnya perekonomian sebesar 5,03 % dari yang sebelumnya pada 2021 sebesar 4,59 %.
Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 28,29%. Sektor jasa secara umum mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, hal ini tidak terlepas dari sudah mulai pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19 utamanya di pariwisata.
Dilihat dari PDRB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian Kabupaten Kayong Utara dengan kontribusi 53,86 %, disusul Pembentukan Komponen Modal Bruto (PMTB) sebesar 28,23 % dan konsumsi pemerintah sebesar 19,16 %.
“Belanja pemerintah memiliki peranan yang penting karena memiliki andil yang cukup besar terhadap perekonomian” paparnya.
Di akhir kegiatan, Kepala KPPN Ketapang menambahkan bahwa pihaknya terus mengawal penyaluran dana APBN agar dapat secara optimal menjadi stimulus positif untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Ketapang dan Kayong Utara.
“Mudah-mudahan di 2023 dengan tantangan yang semakin tinggi dan kondisi eksternal yang semakin bervariasi. Kita akan tetap bisa mengawal penyaluran belanja pemerintah untuk mengejar berbagai indikator-indikator positif lainnya di masa yang akan datang,” pungkas Ismail. (*/Tim Kehumasan KPPN Ketapang)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh seluruh perwakilan instansi vertikal melalui Duta Satuan Kerja, pimpinan dan perwakilan perbankan se-Ketapang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang dan Badan Keuangan Daerah Kayong Utara, serta media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan kinerja: belanja instansi pemerintah dan transfer ke daerah; penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi). Serta digitalisasi pembayaran (Kartu Kredit Pemerintah dan Cash Management System).
Sampai dengan 27 Februari 2023, Ismail menyampaikan bahwa secara keseluruhan, realisasi belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp333,39 Miliar dari alokasi Rp3,11 Triliun atau sebesar 10,27 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal sampai dengan 27 Februari 2022 mencapai 10,93 % atau terakselerasi 1,54 % dari tahun 2022, di mana terdapat akselerasi belanja barang yang meningkat 1,79 % dan belanja modal 10,94 % dibandingkan tahun 2022.
Peningkatan tersebut didukung oleh komitmen para pimpinan dan pengelola keuangan instansi vertikal yang semakin baik, bahwa penyerapan anggaran yang tepat waktu sangat penting untuk mendukung pergerakan kebangkitan ekonomi masyarakat.
Kepala BPS Ketapang, Agus Hartanto menyampaikan dalam rilisnya bahwa Ketapang pada 2022 mengalami pertumbuhan ekonomi 5,43 % atau meningkat dari sebelumnya 5,23 % di 2021. Bila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, terdapat pergeseran penopang utama pertumbuhan ekonomi Ketapang yang semula pada sektor pertanian menjadi sektor pertambangan.
“Perusahaan-perusahaan sudah mulai beralih dari melakukan ekspor raw material menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sejalan dengan hilirisasi industri,” papar Agus Hartanto.
Dilihat dari PDRB menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang didominasi oleh konsumsi rumah tangga (40,40 %). Untuk komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meski terkontraksi 6,05 % dari tahun sebelumnya sebagai implikasi dari penurunan belanja modal, masih menyumbang proporsi pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 6,60 %.
Dalam rilis perekonomian regional Kayong Utara, Ardi Atmaja menyampaikan bahwa secara umum kondisi perekonomian Kayong Utara mengalami perbaikan. Ini terlihat dari tumbuhnya perekonomian sebesar 5,03 % dari yang sebelumnya pada 2021 sebesar 4,59 %.
Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 28,29%. Sektor jasa secara umum mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, hal ini tidak terlepas dari sudah mulai pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19 utamanya di pariwisata.
Dilihat dari PDRB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian Kabupaten Kayong Utara dengan kontribusi 53,86 %, disusul Pembentukan Komponen Modal Bruto (PMTB) sebesar 28,23 % dan konsumsi pemerintah sebesar 19,16 %.
“Belanja pemerintah memiliki peranan yang penting karena memiliki andil yang cukup besar terhadap perekonomian” paparnya.
Di akhir kegiatan, Kepala KPPN Ketapang menambahkan bahwa pihaknya terus mengawal penyaluran dana APBN agar dapat secara optimal menjadi stimulus positif untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Ketapang dan Kayong Utara.
“Mudah-mudahan di 2023 dengan tantangan yang semakin tinggi dan kondisi eksternal yang semakin bervariasi. Kita akan tetap bisa mengawal penyaluran belanja pemerintah untuk mengejar berbagai indikator-indikator positif lainnya di masa yang akan datang,” pungkas Ismail. (*/Tim Kehumasan KPPN Ketapang)
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023