Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menargetkan ekonomi daerah tersebut bisa tetap tumbuh di angka 5,45 persen.
"Beberapa target kinerja secara makro dari pemerintah daerah yang harus dicapai pada 2024 melalui RKPD yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang diharapkan sama dengan 2022 lalu di angka 5,45 persen," ujar Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Rizal memaparkan pertumbuhan ekonomi di Bengkayang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meskipun sempat minus 1,99 persen di pada 2020 karena dampak dari pandemi COVID-19.
"Pada 2021 bangkit lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi Bengkayang mengalami peningkatan mencapai 4,33 persen. Selanjutnya pada 2022 mencapai angka 5,45 persen. Harapnya tahun ini dan tahun depan terus meningkat," jelas dia.
Ia menambahkan dalam RKPD 2024 juga ditargetkan angka kemiskinan hanya di angka 5,95 persen. Sebagai gambaran pada 2022, untuk angka kemiskinan di Bengkayang 6,03 persen dan pengangguran sebanyak 2,84 persen.
"Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 berada pada angka 68,74 dan kita harapkan pada 2024 meningkat menjadi 70,35," harap Wabup Rizal.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Sukaliman menyampaikan ada empat isu strategis di Provinsi Kalimantan Barat yang harus dilaksanakan pada 2024.
Pertama, ekonomi terkait ketahanan ekonomi inklusif berkelanjutan seperti Ekspor dan penyederhanaan proses perijinan dan optimalisasi produk daerah untuk pasar regional dan domestik.
Kedua, terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia berkelanjutan. Untuk bisa mencapai hal tersebut, beberapa faktor harus diperhatikan, seperti pertumbuhan IPM, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Ketiga, tata kelola pemerintahan, perlu adanya transformasi pelayanan publik dengan pemanfaatan inovasi pada 8 area reformasi birokrasi, penguatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kompetensi ASN.
Keempat, infrastruktur dan lingkungan hidup seperti konektifitas, aksesibilitas infrastruktur dan ketahanan Iklim. Peningkatan konektivitas wilayah, pemerataan akses layanan infrastruktur dasar dan rendahnya ketahanan iklim.
Baca juga: Pemkab Bengkayang jadikan sektor pertanian prioritas RKPD 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Beberapa target kinerja secara makro dari pemerintah daerah yang harus dicapai pada 2024 melalui RKPD yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang diharapkan sama dengan 2022 lalu di angka 5,45 persen," ujar Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Rizal memaparkan pertumbuhan ekonomi di Bengkayang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meskipun sempat minus 1,99 persen di pada 2020 karena dampak dari pandemi COVID-19.
"Pada 2021 bangkit lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi Bengkayang mengalami peningkatan mencapai 4,33 persen. Selanjutnya pada 2022 mencapai angka 5,45 persen. Harapnya tahun ini dan tahun depan terus meningkat," jelas dia.
Ia menambahkan dalam RKPD 2024 juga ditargetkan angka kemiskinan hanya di angka 5,95 persen. Sebagai gambaran pada 2022, untuk angka kemiskinan di Bengkayang 6,03 persen dan pengangguran sebanyak 2,84 persen.
"Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 berada pada angka 68,74 dan kita harapkan pada 2024 meningkat menjadi 70,35," harap Wabup Rizal.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Sukaliman menyampaikan ada empat isu strategis di Provinsi Kalimantan Barat yang harus dilaksanakan pada 2024.
Pertama, ekonomi terkait ketahanan ekonomi inklusif berkelanjutan seperti Ekspor dan penyederhanaan proses perijinan dan optimalisasi produk daerah untuk pasar regional dan domestik.
Kedua, terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia berkelanjutan. Untuk bisa mencapai hal tersebut, beberapa faktor harus diperhatikan, seperti pertumbuhan IPM, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Ketiga, tata kelola pemerintahan, perlu adanya transformasi pelayanan publik dengan pemanfaatan inovasi pada 8 area reformasi birokrasi, penguatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kompetensi ASN.
Keempat, infrastruktur dan lingkungan hidup seperti konektifitas, aksesibilitas infrastruktur dan ketahanan Iklim. Peningkatan konektivitas wilayah, pemerataan akses layanan infrastruktur dasar dan rendahnya ketahanan iklim.
Baca juga: Pemkab Bengkayang jadikan sektor pertanian prioritas RKPD 2023
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023