Wakil Bupati Kabupaten Sambas Fahrur Rofi menyatakan, walaupun angka stunting di Kabupaten Sambas mengalami penurunan, akan tetapi ia belum merasa puas dengan hasil tersebut, dan menurutnya perlu perjuangan lagi secara maksimal.
"Saat ini angka stunting di Sambas memang mengalami penurunan, namun itu tidak cukup. Ini harus kami genjot lagi karena masih jauh dari target 14 persen dan belum memuaskan. Kami akan coba lagi tahun ini untuk lebih ekstra menuju ke arah yang lebih baik," ungkap Wakil Bupati Kabupaten Sambas Fahrur Rofi, ditemui usai menerima audensi Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Pintauli Romangasi Siregar, Rabu
Fahrur Rofi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)Kabupaten Sambas, kembali mengatakan dalam upaya penurunan stunting di Sambas ini sebenarnya strategi khusus tetap sama dengan tahun lalu, sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tekhnis (Juknis) dari pemerintah pusat.
"Untuk tahun 2023 ini kita akan genjot lagi sesuai dengan juklak dan juknis dari pemerintah pusat. Kemudian kerjasama dengan OPD dan lintas sektoral yang akan kita maksimalkan dengan merapatkan barisan. Karena masalah stunting bukan hanya tanggung jawab satu bidang saja. Akan tetapi masalah stunting tanggungjawab semua bidang, yang harus sama-sama bergerak bergandeng tangan dan bahu membahu, supaya target yang ditetapkan bisa kita raih," ungkap Wakil Bupati.
Fahrur Rofi menyebutkan beberapa kendala dalam penurunan stunting di Kabupaten Sambas ini, terutama terkait kerjasama lintas sektoral, ini yang harus di maksimalkan. Karena ada beberapa sektor dari OPD misalnya anggaran dari pemerintah pusat untuk penangan stunting, akan tetapi justru tidak digunakan untuk kluster stunting.
Kemudian lanjut Fahrur Rofi, kendala lainnya yakni masalah sumber daya manusia (SDM), untuk itu mindset masyarakat yang harus digedor di Kabupaten Sambas ini.
"Karena hal yang mengejutkan di Kabupaten Sambas ini terkenal dengan lumbung pangan di Kalbar, memiliki laut yang luas dengan hasil ikan yang banyak. Akan tetapi di wilayah tersebut ada angka stunting. Untuk itu pola pikir masyarakatnya perlu kita ubah supaya tidak terulang kejadian yang serupa," tegasnya.
Fahrur Rofi kembali menegaskan bahwa dirinya merasa optimis upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sambas tahun ini sesuai target yang akan dicapai.
"Penurunan angka stunting, kita sangat optimis. Kami akan berusaha secara maksimal dan iktiar, agar memperoleh hasil yang baik untuk Kabupaten Sambas. Alhamdulillah pada tahun 2022 sudah turun 2,1 persen, yakni semula angka stunting di Sambas 32,6 persen sudah turun menjadi 30,5 persen. Walaupun turunnya belum signifikan, akan tetapi ada penurunan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, mengatakan upaya pertama yang dilakukan BKKBN secara umum adalah sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021 sudah membentuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) terdiri dari tiga unsur, dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB.
"Ketiga tim ini bergerak berkolaborasi di lapangan untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca melahirkan," ujarnya.
Pintauli sangat mengapresiasi TPK Kabupaten Sambas, menurutnya melalui TPK bisa memberikan berbagai macam materi yang akan disampaikan ke masyarakat.
"Dalam orientasi untuk TPK itu kita menyampaikan tentang stunting dan bahaya sunting. Untuk itu TPK ini sebelum ke lapangan kita awali dulu dengan pembekalan materi kepada TPK," ujarnya.
Kemudian kata Pintauli, pemerintah pusat melalui BKKBN menurunkan anggaran terkait penurunan angka stunting yang sangat luar biasa, untuk Kalbar dari dana BKKBN hampir 58 persen untuk penangan stunting.
"Kita terus membantu kabupaten dan kota dari anggaran penurunan stunting, kami tahu memang dari dinas dan instansi juga punya anggaran, akan tetapi BKKBN yang bertanggungjawab untuk percepatan penurunan angka stunting ini, salah satunya menyampaikan dana-dana baik dari BKKBN maupun BOKB," tutup Pintauli
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Saat ini angka stunting di Sambas memang mengalami penurunan, namun itu tidak cukup. Ini harus kami genjot lagi karena masih jauh dari target 14 persen dan belum memuaskan. Kami akan coba lagi tahun ini untuk lebih ekstra menuju ke arah yang lebih baik," ungkap Wakil Bupati Kabupaten Sambas Fahrur Rofi, ditemui usai menerima audensi Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Pintauli Romangasi Siregar, Rabu
Fahrur Rofi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)Kabupaten Sambas, kembali mengatakan dalam upaya penurunan stunting di Sambas ini sebenarnya strategi khusus tetap sama dengan tahun lalu, sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tekhnis (Juknis) dari pemerintah pusat.
"Untuk tahun 2023 ini kita akan genjot lagi sesuai dengan juklak dan juknis dari pemerintah pusat. Kemudian kerjasama dengan OPD dan lintas sektoral yang akan kita maksimalkan dengan merapatkan barisan. Karena masalah stunting bukan hanya tanggung jawab satu bidang saja. Akan tetapi masalah stunting tanggungjawab semua bidang, yang harus sama-sama bergerak bergandeng tangan dan bahu membahu, supaya target yang ditetapkan bisa kita raih," ungkap Wakil Bupati.
Fahrur Rofi menyebutkan beberapa kendala dalam penurunan stunting di Kabupaten Sambas ini, terutama terkait kerjasama lintas sektoral, ini yang harus di maksimalkan. Karena ada beberapa sektor dari OPD misalnya anggaran dari pemerintah pusat untuk penangan stunting, akan tetapi justru tidak digunakan untuk kluster stunting.
Kemudian lanjut Fahrur Rofi, kendala lainnya yakni masalah sumber daya manusia (SDM), untuk itu mindset masyarakat yang harus digedor di Kabupaten Sambas ini.
"Karena hal yang mengejutkan di Kabupaten Sambas ini terkenal dengan lumbung pangan di Kalbar, memiliki laut yang luas dengan hasil ikan yang banyak. Akan tetapi di wilayah tersebut ada angka stunting. Untuk itu pola pikir masyarakatnya perlu kita ubah supaya tidak terulang kejadian yang serupa," tegasnya.
Fahrur Rofi kembali menegaskan bahwa dirinya merasa optimis upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sambas tahun ini sesuai target yang akan dicapai.
"Penurunan angka stunting, kita sangat optimis. Kami akan berusaha secara maksimal dan iktiar, agar memperoleh hasil yang baik untuk Kabupaten Sambas. Alhamdulillah pada tahun 2022 sudah turun 2,1 persen, yakni semula angka stunting di Sambas 32,6 persen sudah turun menjadi 30,5 persen. Walaupun turunnya belum signifikan, akan tetapi ada penurunan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, mengatakan upaya pertama yang dilakukan BKKBN secara umum adalah sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021 sudah membentuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) terdiri dari tiga unsur, dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB.
"Ketiga tim ini bergerak berkolaborasi di lapangan untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca melahirkan," ujarnya.
Pintauli sangat mengapresiasi TPK Kabupaten Sambas, menurutnya melalui TPK bisa memberikan berbagai macam materi yang akan disampaikan ke masyarakat.
"Dalam orientasi untuk TPK itu kita menyampaikan tentang stunting dan bahaya sunting. Untuk itu TPK ini sebelum ke lapangan kita awali dulu dengan pembekalan materi kepada TPK," ujarnya.
Kemudian kata Pintauli, pemerintah pusat melalui BKKBN menurunkan anggaran terkait penurunan angka stunting yang sangat luar biasa, untuk Kalbar dari dana BKKBN hampir 58 persen untuk penangan stunting.
"Kita terus membantu kabupaten dan kota dari anggaran penurunan stunting, kami tahu memang dari dinas dan instansi juga punya anggaran, akan tetapi BKKBN yang bertanggungjawab untuk percepatan penurunan angka stunting ini, salah satunya menyampaikan dana-dana baik dari BKKBN maupun BOKB," tutup Pintauli
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023