Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan terdapat pendanaan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) sebesar Rp96,7 triliun untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2023.

Pendanaan itu meliputi realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk jalan tol Rp93,7 triliun dan jalur kereta api Rp3 triliun.

"Seluruh pendanaan ini untuk mendukung arus mudik dan arus balik lebaran 2023," tulis Sri Mulyani dalam akun instagram resmi @smindrawati seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Indonesia relatif mampu jaga stabilitas ekonomi pada 2023

Ia menuturkan mudik merupakan salah satu budaya khas bangsa Indonesia. Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat potensi pergerakan nasional pada lebaran 2023 diperkirakan mencapai 45,8 persen penduduk atau 123,8 juta orang.

Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau #UangKita hadir guna mendukung konektivitas nasional melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dukungan kas negara terhadap pembangunan infrastruktur salah satunya diwujudkan dalam pendanaan pembebasan lahan oleh BLU LMAN.

Maka dari itu, Menkeu menyebutkan APBN turut hadir meningkatkan perekonomian, menyejahterakan bangsa, dan menghubungkan Indonesia.

"APBN #UangKita hadir untuk menghubungkan Indonesia," tegasnya.

Pendanaan BLU LMAN merupakan tugas dari pemerintah setelah memberikan penyertaan modal negara (PMN) atau pembiayaan investasi. Tahun ini, BLU tersebut akan mendapatkan dana senilai Rp25,4 triliun pembiayaan investasi dari APBN pada 2023.

Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi berharap pembiayaan investasi itu dapat dicairkan pada tahun ini untuk menambah kecukupan dana guna pengadaan lahan bagi PSN (Proyek Strategis Nasional).

LMAN berencana mencairkan pembiayaan investasi tersebut pada pertengahan tahun 2023 sebesar Rp10 triliun. Kemudian pada awal kuartal IV 2023 akan dicairkan sisanya senilai Rp15,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan eksklusi keuangan masih menjadi tantangan utama dan merupakan faktor penting di banyak ekonomi negara ASEAN, terutama bagaimana melibatkan usaha kecil dan menengah.

Padahal, terdapat kemajuan yang sangat menggembirakan dalam teknologi digital dan perkembangan ekonomi digital di kawasan, yang seharusnya membantu mendorong eksklusi keuangan berubah menjadi inklusi keuangan.

"Beberapa negara ASEAN bahkan masih belum memiliki indeks inklusi keuangan," ucap Sri Mulyani dalam acara High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Menurut dia, kondisi tersebut relatif menunjukkan kesenjangan yang besar antar negara di kawasan dalam inklusi keuangan. Baca selengkapnya: Eksklusi keuangan tantangan utama di negara ASEAN
 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023