Pernyataannya itu merespons komentar yang kerap menyebutnya pelit dalam menyalurkan anggaran.
"Jika ada ruang fiskal, kami selalu mendukung program-program yang solid dan dapat dijalankan dengan baik. Ini adalah bagian dari kehati-hatian sebagai bendahara negara," kata Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan selektivitas dan kualitas adalah aspek kunci dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks keuangan negara, kedua aspek itu menjadi bukti bahwa uang rakyat dikelola dengan bertanggung jawab.
Misalnya, saat pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan ekspansi fiskal besar-besaran sambil bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam situasi seperti itu, bila bendahara negara tidak mengelola keuangan secara hati-hati, kemungkinan akan mengoreksi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Kami dengan BI berkomunikasi dengan hati-hati, konstruktif, dan transparan kepada seluruh pelaku pasar, masyarakat, dan politisi. Dengan demikian, kita bisa merancang langkah-langkah luar biasa namun tetap prudent dan menjaga kredibilitas," ujarnya.
Indonesia juga tercatat sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pascapandemi hanya dalam waktu dua tahun, prestasi yang jarang ditemui di negara lain.
Di sisi lain, Indonesia juga mampu menjaga ketangguhan ekonomi dengan terus mendorong investasi dalam hilirisasi, memperkuat struktur ekonomi, dan menciptakan neraca pembayaran yang kompetitif. Neraca perdagangan dan transaksi berjalan dianggap sebagai benteng penting bagi perekonomian Indonesia.
"Jadi, jangan sampai saya dicap sebagai 'Ms No', karena jika saya selalu menolak, pembangunan saat ini tidak akan terjadi. Faktanya, pembangunan tetap berjalan," katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyatakan Indonesia mampu menjaga perekonomian nasional dari berbagai gejolak dalam 10 tahun terakhir.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga berkat fokus pemerintah terhadap program pembangunan sebagai fondasi, terutama infrastruktur dan modal manusia (human capital).
Anggaran infrastruktur terus meningkat dalam satu dekade terakhir, tepatnya dari Rp157,4 triliun pada 2014 menjadi Rp423,4 triliun pada tahun ini. Menkeu menyebut pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal utama fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas.
Sedangkan, untuk modal manusia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengutamakan program pendidikan, perlindungan sosial (perlinsos), dan kesehatan.
"Itulah fondasi yang dibangun dalam 10 tahun, di mana fondasi itu terbangun tanpa membuat APBN menjadi sakit atau runtuh," tutur Sri Mulyani.
