Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerjasama dengan Vietnam untuk bekerjasama dalam hal penegakan hukum terkait dengan konten-konten di ruang digital yang terafiliasi dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kerjasama itu juga merujuk dalam beberapa waktu terakhir maraknya online scam yang berujung dengan TPPO.
“(Aktivitas) di online ini juga digunakan untuk promosi TPPO. Itu juga perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita sudah mempunyai sistem, yang perlu sekarang bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara kedua kementerian Vietnam dan Indonesia dan kerja sama multilateral dan kerja sama bilateral di negara-negara ASEAN,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran persnya yang diterima, Kamis.
Baca juga: Polda Kalbar gagalkan upaya perdagangan 18 orang ke Malaysia
Menurut Johnny, dalam hal perspektif pemanfaatan hingga penegakkan hukum di ruang digital Indonesia dan Vietnam mempunyai perspektif yang serupa.
Kedua negara menilai bahwa negara harus berkomitmen untuk sama-sama membuat ruang digital bisa aman dan nyaman digunakan oleh masyarakatnya.
Salah satu tindakan pencegahan yang sudah dimiliki kedua negara untuk menjaga ruang digital terhindar dari kejahatan siber dan kegiatan ilegal ialah pemantauan dengan kecerdasan buatan.
“Di Vietnam juga ada peralatan yang berkaitan dengan surveillance system dan crawling system yang memantau ruang digital, apakah ada tindakan-tindakan ilegal dan kriminal di dalam ruang digital. Vietnam sudah punya, Indonesia juga sudah punya saat ini,” ujarnya.
Ia menilai surveillance system yang telah dimiliki kedua negara semakin mempermudah potensi kerja sama dengan menggandeng platform digital baik yang beroperasi di Indonesia maupun Vietnam.
Dengan demikian, jika kerjasama terjalin maka apabila terdapat temuan pelanggaran atau aktivitas ilegal yang berkaitan di antara kedua negara bisa cepat diselesaikan dengan lebih efektif.
Baca juga: Perekrut 26 calon PMI ilegal tertangkap tim TPPO
“Nah yang perlu sekarang justru meningkatkan kerja sama yang lebih efisien dan efektif,” tutup Johnny.
Terkait dengan kasus online scam dan berujung TPPO terbaru ialah kasus 20 WNI yang diselamatkan dari perusahaan online scams di Myawaddy, Myanmar.
Sebanyak 20 WNI tersebut telah berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia, Polri juga telah menangkap dua pelaku TPPO tersebut pada Selasa (9/5).
Kementerian Luar Negeri mengungkap kasus TPPO online scams menjadi marak dalam beberapa tahun terakhir dan dalam tiga tahun terakhir pihaknya telah menyelesaikan 1.841 kasus.
Masalah ini ditemukan di kawasan Asia Tenggara, dengan korban dari Indonesia ditemukan di beberapa negara yaitu Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina.
Dua Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kuching, Sarawak, Malaysia, berhasil diselamatkan dan dipulangkan oleh Konsulat Jenderal RI (KJRI), kata Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Kuching, Hasani Edelin.
"Kami berhasil menyelamatkan Epa (18) seorang perempuan asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan Sonaji (42) seorang laki-laki asal Kabupaten Tanggerang, Banten. Kedua WNI ini diduga menjadi korban TPPO," kata Hasani Edelin dalam keterangan tertulisnya kepada ANTARA di Kalbar, Rabu.
Hasani mengatakan, dari pengakuan Epa, ia merasa telah ditipu oleh pelaku bernama Yusrianto yang berjanji akan menikahinya, dan pelaku juga mengaku memiliki tabungan yang banyak di bank.
"Epa kemudian diajak oleh pelaku untuk jalan-jalan ke objek wisata di daerah Temajuk, Sambas, 21 November 2021. Namun Epa justru di bawa ke daerah Jagoi Babang, Bengkayang, yang batasan dengan Serikin, Kuching," ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, sejak dibawa masuk ke Malaysia, Epa dibawa oleh pelaku menuju agen di Kuching, kemudian dibawa ke Bintulu untuk bekerja di sebuah pabrik perkayuan. Pada 26 Januari 2022, tim KJRI Kuching menjemput Epa di sebuah tempat penginapan di wilayah Serian dan kemudian dibawa ke Shelter KJRI Kuching, serta diproses kepulangannya ke Indonesia. Baca selengkapnya: Dua WNI korban TPPO berhasil diselamatkan dan dipulangkan oleh KJRI
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Kerjasama itu juga merujuk dalam beberapa waktu terakhir maraknya online scam yang berujung dengan TPPO.
“(Aktivitas) di online ini juga digunakan untuk promosi TPPO. Itu juga perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita sudah mempunyai sistem, yang perlu sekarang bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara kedua kementerian Vietnam dan Indonesia dan kerja sama multilateral dan kerja sama bilateral di negara-negara ASEAN,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran persnya yang diterima, Kamis.
Baca juga: Polda Kalbar gagalkan upaya perdagangan 18 orang ke Malaysia
Menurut Johnny, dalam hal perspektif pemanfaatan hingga penegakkan hukum di ruang digital Indonesia dan Vietnam mempunyai perspektif yang serupa.
Kedua negara menilai bahwa negara harus berkomitmen untuk sama-sama membuat ruang digital bisa aman dan nyaman digunakan oleh masyarakatnya.
Salah satu tindakan pencegahan yang sudah dimiliki kedua negara untuk menjaga ruang digital terhindar dari kejahatan siber dan kegiatan ilegal ialah pemantauan dengan kecerdasan buatan.
“Di Vietnam juga ada peralatan yang berkaitan dengan surveillance system dan crawling system yang memantau ruang digital, apakah ada tindakan-tindakan ilegal dan kriminal di dalam ruang digital. Vietnam sudah punya, Indonesia juga sudah punya saat ini,” ujarnya.
Ia menilai surveillance system yang telah dimiliki kedua negara semakin mempermudah potensi kerja sama dengan menggandeng platform digital baik yang beroperasi di Indonesia maupun Vietnam.
Dengan demikian, jika kerjasama terjalin maka apabila terdapat temuan pelanggaran atau aktivitas ilegal yang berkaitan di antara kedua negara bisa cepat diselesaikan dengan lebih efektif.
Baca juga: Perekrut 26 calon PMI ilegal tertangkap tim TPPO
“Nah yang perlu sekarang justru meningkatkan kerja sama yang lebih efisien dan efektif,” tutup Johnny.
Terkait dengan kasus online scam dan berujung TPPO terbaru ialah kasus 20 WNI yang diselamatkan dari perusahaan online scams di Myawaddy, Myanmar.
Sebanyak 20 WNI tersebut telah berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia, Polri juga telah menangkap dua pelaku TPPO tersebut pada Selasa (9/5).
Kementerian Luar Negeri mengungkap kasus TPPO online scams menjadi marak dalam beberapa tahun terakhir dan dalam tiga tahun terakhir pihaknya telah menyelesaikan 1.841 kasus.
Masalah ini ditemukan di kawasan Asia Tenggara, dengan korban dari Indonesia ditemukan di beberapa negara yaitu Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina.
Dua Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kuching, Sarawak, Malaysia, berhasil diselamatkan dan dipulangkan oleh Konsulat Jenderal RI (KJRI), kata Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Kuching, Hasani Edelin.
"Kami berhasil menyelamatkan Epa (18) seorang perempuan asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan Sonaji (42) seorang laki-laki asal Kabupaten Tanggerang, Banten. Kedua WNI ini diduga menjadi korban TPPO," kata Hasani Edelin dalam keterangan tertulisnya kepada ANTARA di Kalbar, Rabu.
Hasani mengatakan, dari pengakuan Epa, ia merasa telah ditipu oleh pelaku bernama Yusrianto yang berjanji akan menikahinya, dan pelaku juga mengaku memiliki tabungan yang banyak di bank.
"Epa kemudian diajak oleh pelaku untuk jalan-jalan ke objek wisata di daerah Temajuk, Sambas, 21 November 2021. Namun Epa justru di bawa ke daerah Jagoi Babang, Bengkayang, yang batasan dengan Serikin, Kuching," ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, sejak dibawa masuk ke Malaysia, Epa dibawa oleh pelaku menuju agen di Kuching, kemudian dibawa ke Bintulu untuk bekerja di sebuah pabrik perkayuan. Pada 26 Januari 2022, tim KJRI Kuching menjemput Epa di sebuah tempat penginapan di wilayah Serian dan kemudian dibawa ke Shelter KJRI Kuching, serta diproses kepulangannya ke Indonesia. Baca selengkapnya: Dua WNI korban TPPO berhasil diselamatkan dan dipulangkan oleh KJRI
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023