Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan minyak sawit sebagai sebagai komoditas strategis telah membuktikan menjadi salah satu solusi alternatif ketahanan pangan.
"Sebagai komoditas strategis, minyak sawit telah membuktikan menjadi salah satu solusi alternatif ketahanan pangan mengingat kondisi geopolitik saat ini di Eropa sebagai akibat Perang Ukraina dan Rusia," ucap Airlangga saat pertemuan menteri Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu.
Adapun pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas (MPC) Malaysia Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Laura Suazo Torres berpartisipasi secara virtual.
Pertemuan tingkat menteri tersebut juga meyakini bahwa minyak sawit akan tetap menjadi bahan baku penting untuk produksi biodiesel sehingga dapat memastikan ketahanan energi dunia dalam jangka panjang.
Meskipun ketersediaan dan pasokan minyak nabati utama masih belum pasti pada 2023, namun minyak sawit masih berpeluang tumbuh karena ketersediaan, keserbagunaan, dan daya saing harganya.
"Kami optimis bahwa produksi palm oil, demand, dan harga akan tumbuh positif di tahun 2023 walaupun banyak tantangan terhadap industrinya dan tentunya kami juga melihat berbagai tantangan terhadap produk CPOPC baik itu di Eropa di India maupun di beberapa negara lain," kata Airlangga.
Ia pun mengapresiasi langkah yang diambil CPOPC untuk melakukan joint visit antara Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa (UE) berkaitan dengan industri kelapa sawit.
Baca juga: Disbunnak Kalimantan Barat ajak pekebun manfaatkan Beasiswa SDM Sawit 2023
Kemenko Perekonomian menginformasikan bahwa untuk mencermati perkembangan terkini di UE, khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasok, CPOPC akan menyelenggarakan misi bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30-31 Mei 2023.
Misi bersama itu juga akan bertemu dengan para pemain utama industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil di UE. Para menteri CPOPC optimis misi bersama ke UE tersebut akan membawa hasil positif.
Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menyambut baik bergabungnya Honduras menjadi anggota CPOPC. Honduras menjadi negara ketiga setelah Indonesia dan Malaysia yang menjadi anggota CPOPC.
Dalam waktu dekat, Papua Nugini juga akan bergabung menjadi anggota CPOPC.
Pertemuan tingkat menteri tersebut juga diikuti oleh perwakilan Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sebagai negara pengamat serta Nigeria sebagai negara tamu.
Keempat negara itu menyatakan dukungannya terhadap strategi dan prioritas dewan CPOPC yang bertujuan mendukung pengembangan industri dan mengatasi tantangan global seperti ketahanan pangan dan energi terbarukan.
"Minyak sawit tidak hanya penting bagi negara-negara anggota CPOPC tetapi juga untuk dunia," kata Airlangga.
Baca juga: Apkasindo Kalimantan Barat soroti turunnya harga TBS sawit
Pemerintah kabupaten dan provinsi di Kalbar yang merupakan daerah produksi atau penghasil kelapa sawit masing - masing bakal mendapat kucuran dana bagi hasil minimal Rp1 miliar dari pemerintah pusat.
"Bersyukur akhirnya dana bagi hasil sawit bakal dikucurkan dan tahap pertama pada Mei 2023. Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten sebagai daerah penghasil masing - masing mendapat minimal Rp1 miliar," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan bahwa pada 2023 secara nasional ada Rp3,4 triliun dana bagi hasil yang akan dikucurkan kepada 255 kabupaten dan 19 provinsi penghasil kelapa sawit.
"Peruntukan dana bagi hasil sawit ini peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Namun saat ini masih didiskusikan seperti apa pemanfaatan dana tersebut," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa adapun tolok ukur untuk daerah penerimaan dana bagi hasil di antaranya luas tanam, produktivitas dan kinerja rencana aksi sawit berkelanjutan.
"Kalau Kalbar ini sudah lengkap termasuk sudah ada regulasi rencana aksi sawit berkelanjutan berupa peraturan gubernur. Untuk pemerintah kabupaten yakni Sintang dan Sekadau. Kita terus mendorong pemda lainnya segar mengurus rencana aksi sawit berkelanjutan karena berpengaruh jumlah dana bagi hasilnya," papar dia.
Terkait rencana aksi sawit berkelanjutan sebagaimana Instruksi Presiden (INPRES) tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 2019-2024 fokus pada penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, serta melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.Baca selengkapnya: Kalbar dapat kucuran dana bagi hasil minimal Rp1 miliar sebagai produsen sawit
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023