Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun pada tahun 2023.
"Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar 40 miliar dolar AS," katanya melalui video dalam diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) yang diikuti di Badung, Bali, Rabu.
Menurut konstitusi, Menkeu Sri mengatakan Pemerintah Indonesia harus membelanjakan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan.
Dia mengatakan anggaran ini dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Hal ini untuk menunjukkan bahwa struktur pengelolaan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya
Sebagian besar anggaran pendidikan, sambungnya, dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda.
Dia menyebutkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara terorganisir, serta bertanggung jawab atas pengeluaran pendidikan dasar menjadi sangat penting.
Dia mengungkapkan prioritas Indonesia pada peningkatan pendidikan, seperti membangun bangunan fisik di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia menjadi sebuah pencapaian dalam 20 tahun terakhir.
"Ini benar-benar merupakan tantangan besar mengingat bahwa kita sangat besar secara geografis dan populasi yang tidak merata," tuturnya.
Dia menyebutkan sejak tahun 2005, pemerintah juga memperkenalkan bantuan yang langsung diberikan kepada sekolah atau kami sebut sebagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain itu, sambungnya, bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah juga telah memberikan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai sejak tahun 2014.
Dengan hal tersebut, angka pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan substansial dengan peningkatan pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 35,18 menjadi 35 ,28 persen, Sekolah Dasar (SD) dari 97,20 menjadi 99,10 persen
, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 82,6 menjadi 95,9 persen, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 52,8 menjadi 73,15 persen.
Baca juga:
Dinas Pendidikan Singkawang gunakan dana PEN Rp50 miliar untuk pengadaan mebeler
Kementerian Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan pendidikan perguruan tinggi bagi 2.651 putra/putri dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dukungan dana pendidikan tersebut merupakan upaya BUMN untuk turut dalam meningkatkan kualitas generasi muda unggul melalui pendidikan serta bentuk kepedulian perusahaan-perusahaan milik negara terhadap tanggung jawab bela negara yang dibebankan kepada anggota TNI-Polri.
“Alhamdulillah, penyerahan beasiswa dukungan pendidikan tahun ini untuk Putra-Putri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kuota dukungan beasiswa pendidikan tahun 2021 ini 876 kuota, meningkat dari tahun 2020 lalu, yang hanya 607 kuota," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Beasiswa dalam bentuk tabungan pendidikan ini diberikan kepada putera-putri yang merupakan putra-putri kandung anggota TNI dan Polri aktif dengan Pangkat Orang Tua maksimal Perwira Pertama atau setingkat. Penerima dana pendidikan tersebut berasal dari 34 provinsi di Indonesia.Baca selengkapnya: 2.651 anak TNI Polri dapat beasiswa dalam bentuk tabungan dari BUMN
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat
2023
