Bupati Samba di Provinsi Kalimantan Barat, Satono mengatakan pihaknya sangat mendukung dan melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) untuk kemajuan daerah melalui penguatan pemerintahan desa.
"Sebagai kepala daerah saya sangat mendukung pelaksanaan P3PD 2023 di Kabupaten Sambas. Ini merupakan program Presiden Jokowi dan bisa memajukan daerah," ujarnya saat dihubungi di Jakarta di sela Rapat Koordinasi Nasional P3PD, Sabtu.
Ia menjelaskan sebagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri, P3PD dapat memperkuat pemerintahan desa. Hal itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
"Menurut Menteri Dalam Negeri penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi dan juga dapat mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa," papar dia.
Ia mengatakan untuk menguatkan pemerintah desa di Kabupaten Sambas, langkah-langkah yang harus dilakukan di antaranya menjadikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai acuan.
"Undang-undang tersebut disahkan pemerintah memang untuk menguatkan pemerintahan di tingkat desa. Itu selaras dengan nawa cita Presiden Jokowi dan harus dikaitkan dengan visi misi Sambas Berkemajuan," papar dia.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Sambas adalah daerah perbatasan, di mana ada 195 desa, 19 kecamatan dan populasi penduduk terbesar kedua di Provinsi Kalbar setelah Kota Pontianak.
"Artinya pelaksanaan P3PD ini sangat penting untuk pembangunan daerah dan Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas maju maka Provinsi Kalimantan Barat otomatis maju karena penduduk Sambas terbanyak kedua di provinsi ini," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Sebagai kepala daerah saya sangat mendukung pelaksanaan P3PD 2023 di Kabupaten Sambas. Ini merupakan program Presiden Jokowi dan bisa memajukan daerah," ujarnya saat dihubungi di Jakarta di sela Rapat Koordinasi Nasional P3PD, Sabtu.
Ia menjelaskan sebagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri, P3PD dapat memperkuat pemerintahan desa. Hal itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
"Menurut Menteri Dalam Negeri penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi dan juga dapat mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa," papar dia.
Ia mengatakan untuk menguatkan pemerintah desa di Kabupaten Sambas, langkah-langkah yang harus dilakukan di antaranya menjadikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai acuan.
"Undang-undang tersebut disahkan pemerintah memang untuk menguatkan pemerintahan di tingkat desa. Itu selaras dengan nawa cita Presiden Jokowi dan harus dikaitkan dengan visi misi Sambas Berkemajuan," papar dia.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Sambas adalah daerah perbatasan, di mana ada 195 desa, 19 kecamatan dan populasi penduduk terbesar kedua di Provinsi Kalbar setelah Kota Pontianak.
"Artinya pelaksanaan P3PD ini sangat penting untuk pembangunan daerah dan Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas maju maka Provinsi Kalimantan Barat otomatis maju karena penduduk Sambas terbanyak kedua di provinsi ini," jelas dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023