Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru dilantik untuk bersikap netral dalam menyambut Pemilu 2024.

"Saya menekankan kepada seluruh ASN untuk netral dalam menyambut tahun politik. Tadi sudah ikrar netralitas, jangan sampai ASN itu terbawa ke sana-sini dalam politik, kemudian jangan sampai juga bagian dari tim sukses ini, tim sukses itu," kata Sutarmidji usai mengambil sumpah janji sebanyak 1.976 orang ASN dan PPPK di lingkungan Pemprov Kalbar, Selasa.

Sebanyak 1.976 orang ASN dan PPPK yang diambil sumpah janjinya tersebut terdiri atas 478 orang PNS dan 1.498 orang PPPK formasi tahun 2022 yang meliputi PPPK Guru 1.274 orang, PPPK Kesehatan 134 orang, PPPK Teknis 90 orang, dan simbolis kenaikan pangkat ada 24 orang.

"Kerja saja bagus-bagus, karier sebagai ASN itu bukan tergantung pada siapa pemenang pemilu, tapi karier itu tergantung dari prestasi dan kinerja. Jadi, biasakan mandiri dalam hal berkarier, jangan cantel sana cantel sini, itu tidak akan baik untuk organisasi pemerintahan. Jadi, jalankan saja sesuai ketentuan yang ada," tutur Sutarmidji.

Dia juga meminta kepada seluruh ASN dan PPPK yang baru saja dilantik untuk memahami serta mengikuti aturan serta berdedikasi yang optimal dalam berkarier.

"Berkarierlah dengan baik, berprestasilah dengan baik karena ke depan tidak mungkin orang yang punya prestasi tidak mendapat perhatian. Contoh, misalnya TNI Polri yang mendapat Adhi Makayasa, pasti kariernya bagus karena memang sudah teruji dan kariernya pasti akan berjalan dan dia pasti disiplin karena memegang teguh predikat yang disandang," katanya.

Menurut Gubernur, jika ASN dan PPPK menjadi teladan serta bisa menjaga integritas dirinya, kemudian menjaga predikat yang sudah melekat pada dirinya, ASN dan PPPK tersebut akan mampu mencapai jenjang karier yang tertinggi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto merasa terhormat karena BKN turut dihadirkan pada acara pelantikan yang sakral itu.

Dia juga berpesan kepada ASN dan PPPK bahwa disiplin dan moralitas adalah hal yang utama karena PPPK adalah bagian dari ASN. Tidak ada dikotomi antara pegawai negeri sipil dengan PPPK, meskipun saat ini melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak kerja antara PPPK dengan Gubernur

"Seperti yang kita dengar bersama tadi kurang lebihnya lima tahun. Namun, apabila organisasi masih memerlukan, kontrak kerja itu masih bisa diperpanjang sekali lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Saya ucapkan selamat bergabung menjadi pegawai aparatur sipil negara, mari kita jaga NKRI, mari kita jaga netralitas untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023