HUT Ke-78 RI 2023 berlangsung di tengah ancaman gejolak harga pangan dunia imbas Perang Rusia vs Ukraina dan perubahan iklim, sedangkan di dalam negeri, memasuki tahun politik menyongsong Pemilu 2024.
Indonesia juga baru saja beranjak dari hantaman pandemi global COVID-19 dan mulai bangkit lagi, menata dan memacu perputaran roda-roda ekonomi yang sempat tersendat akibat sejumlah pembatasan kegiatan usaha dan aktivitas publik demi menghindari paparannya.
Presiden Jokowi mencabut status pandemi COVID-19 pada 21 Juni lalu setelah angka konfirmasi harian penyakit akibat virus SARS-CoV-2 itu terus turun dan antibodi penduduk sudah meningkat jauh berkat vaksinasi.
Data Satgas COVID-19, sampai 22 Juni 2023 mencatat, 203.861.112 orang dari target total 234.666.020 penduduk telah divaksin dosis pertama (86,8 persen) , 174.922.481 orang dosis kedua (74,5 persen), 68.013.361 orang dosis penguat (booster) pertama (28,9 persen) dan 3.334.009 orang booster kedua (9,9 persen).
Sekjen Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sudah lebih dulu mencabut status darurat kesehatan global COVID-19 (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) pada 5 Mei lalu.
Sampai 6 Agustus 2023, Worldometer mencatat COVID-19 memapar 692.616.455 penduduk dunia, menewaskan 6.904.586 orang, sedangkan jumlah penyintas 664.825.894 orang.
Korban tertinggi Amerika Serikat (terpapar sekitar 107,5 juta orang, meninggal 1,17 juta orang disusul India (terpapar 44,9 juta orang, meninggal 531,9 ribu orang), dan Prancis (terpapar 40,1 juta orang, meninggal 167,6 ribu orang, sedangkan Indonesia di peringkat ke-20.
Sejak awal terdeteksi di Indonesia pada 3 Maret 2020 sampai pencatatan terakhir BNPB pada 29 Juni 2023, COVID-19 memapar 6.311.989 orang, menewaskan 161.871 orang, dan 6.641.388 penderita berhasil sembuh.
Sebanyak 2.087 tenaga pelayanan kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 meninggal sampai 21 April, 2022 termasuk 751 dokter, 670 perawat, 398 bidan, 51 tenaga lab medis, 46 apoteker dan profesi bidang kesehatan lainnya.
Penanganan pandemi COVID-19 dipimpin Presiden Jokowi mendapat penghargaan dan pujian dari WHO dan komunitas internasional secara luas yang bakal menjadi legacy, warisan kepemimpinannya kelak.
Di tengah ancaman resesi global, terutama akibat Perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan distorsi rantai pasok bahan pangan dan energi, ekonomi RI masih mampu tumbuh 5,3 persen pada kuartal I tahun 2023.
Sebelumnya di tengah terpaan COVID-19, ekonomi Indonesia terkontraksi sampai minus 5,32 persen kuartal II, 2020, minus 3,49 persen kuartal III dan minus 2,19 persen kuartal IV walau bangkit lagi menjadi plus 3,69 persen 2021 dan 5,31 persen pada 2022.
Pertumbuhan ekonomi RI pada awal-awal pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 juga tak lebih buruk dari AS yang terkontraksi sampai minus 30 persen, UE rata-rata minus 10 persen, dan Malaysia dan Singapura minus belasan persen pada waktu sama.
Pemerintah RI terbukti telah memilih “jalan yang benar”, mengambil kebijakan cermat, terukur, ditelaah dari berbagai sisi, tidak grasa-grusu, teguh, dan tetap fokus menghadapi tekanan dari sana-sini.
Setelah terbukti sukses bahu-membahu dalam perang melawan COVID-19, kini tiba waktunya bagi segenap elemen bangsa bersama Pemerintah untuk kembali bangkit bersama-sama membangun negeri.
Tahun politik
HUT Ke-78 Kemerdekaan RI berlangsung di tengah tahun politik menyongsong pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota periode 2024 -2029.
Suhu politik terus menghangat di tengah kompetisi antarcalon dan parpol peserta menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres 19 Oktober hingga 25 November 2023 disusul masa kampanye 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Hari ini pun, walau di permukaan masih tampak suasana silaturrahmi dan keakraban antarcalon presiden, kader parpol dan para pendukung kontestan dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka, menunjukkan suhu politik makin memanas.
Koalisi Indonesia Baru (KIB: Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan); Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP: Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera); serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR: Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa) masih cair dan bisa sewaktu-waktu berubah.
PDI-P mengajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres dengan dukungan PPP. Adapun KPP mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan dalam perkembangan kemudian, Partai Golkar, PAN, dan PKB bersama Partai Gerindra mengajukan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada 19 Oktober nanti, tarik-ulur, “pdkt”, saling klaim keberhasilan dan gagasan, galang-menggalang dilakukan lebih gencar sehingga jika kebablasan bisa memicu keterbelahan bangsa.
Pemanasan suhu politik diperkirakan bakal terjadi terutama terkait tarik-menarik cawapres yang akan diajukan oleh parpol atau koalisi parpol dari sederetan nama-nama yang muncul.
Pada Pemilu 2024 diharapkan tidak terjadi lagi kapitalisasi atau politisasi isu SARA seperti terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 yang nyaris menyeret bangsa ke tubir disintegrasi.
Rakyat yang memiliki hak pilih pun diharapkan tidak sampai terbelah akibat beda pilihan masing-masing serta legowo jika calonnya kalah, pemilu berjalan fair tanpa kecurangan, lancar, dan bebas dari praktik politik uang.
Last but not least, sukses Indonesia mengatasi krisis besar seperti pandemi COVID-19 dan dampak Perang Rusia-Ukraina, akan menjadi modal sosial bagi bangsa ini menggelar hajatan politik akbar pada tahun depan.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia optimistis bahwa Pemilu Serentak 2024 bakal melahirkan pemimpin, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota yang amanah, pekerja keras, memiliki nyali, dan berani membasmi korupsi.
Dirgahayu RI, kompak, bangkit, maju, sejahtera bersama, dan jaya selamanya di bawah naungan NKRI.
*) Nanang Sunarto adalah mantan Wakil Pemimpin Pelaksana Redaksi ANTARA
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Indonesia juga baru saja beranjak dari hantaman pandemi global COVID-19 dan mulai bangkit lagi, menata dan memacu perputaran roda-roda ekonomi yang sempat tersendat akibat sejumlah pembatasan kegiatan usaha dan aktivitas publik demi menghindari paparannya.
Presiden Jokowi mencabut status pandemi COVID-19 pada 21 Juni lalu setelah angka konfirmasi harian penyakit akibat virus SARS-CoV-2 itu terus turun dan antibodi penduduk sudah meningkat jauh berkat vaksinasi.
Data Satgas COVID-19, sampai 22 Juni 2023 mencatat, 203.861.112 orang dari target total 234.666.020 penduduk telah divaksin dosis pertama (86,8 persen) , 174.922.481 orang dosis kedua (74,5 persen), 68.013.361 orang dosis penguat (booster) pertama (28,9 persen) dan 3.334.009 orang booster kedua (9,9 persen).
Sekjen Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sudah lebih dulu mencabut status darurat kesehatan global COVID-19 (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) pada 5 Mei lalu.
Sampai 6 Agustus 2023, Worldometer mencatat COVID-19 memapar 692.616.455 penduduk dunia, menewaskan 6.904.586 orang, sedangkan jumlah penyintas 664.825.894 orang.
Korban tertinggi Amerika Serikat (terpapar sekitar 107,5 juta orang, meninggal 1,17 juta orang disusul India (terpapar 44,9 juta orang, meninggal 531,9 ribu orang), dan Prancis (terpapar 40,1 juta orang, meninggal 167,6 ribu orang, sedangkan Indonesia di peringkat ke-20.
Sejak awal terdeteksi di Indonesia pada 3 Maret 2020 sampai pencatatan terakhir BNPB pada 29 Juni 2023, COVID-19 memapar 6.311.989 orang, menewaskan 161.871 orang, dan 6.641.388 penderita berhasil sembuh.
Sebanyak 2.087 tenaga pelayanan kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 meninggal sampai 21 April, 2022 termasuk 751 dokter, 670 perawat, 398 bidan, 51 tenaga lab medis, 46 apoteker dan profesi bidang kesehatan lainnya.
Penanganan pandemi COVID-19 dipimpin Presiden Jokowi mendapat penghargaan dan pujian dari WHO dan komunitas internasional secara luas yang bakal menjadi legacy, warisan kepemimpinannya kelak.
Di tengah ancaman resesi global, terutama akibat Perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan distorsi rantai pasok bahan pangan dan energi, ekonomi RI masih mampu tumbuh 5,3 persen pada kuartal I tahun 2023.
Sebelumnya di tengah terpaan COVID-19, ekonomi Indonesia terkontraksi sampai minus 5,32 persen kuartal II, 2020, minus 3,49 persen kuartal III dan minus 2,19 persen kuartal IV walau bangkit lagi menjadi plus 3,69 persen 2021 dan 5,31 persen pada 2022.
Pertumbuhan ekonomi RI pada awal-awal pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 juga tak lebih buruk dari AS yang terkontraksi sampai minus 30 persen, UE rata-rata minus 10 persen, dan Malaysia dan Singapura minus belasan persen pada waktu sama.
Pemerintah RI terbukti telah memilih “jalan yang benar”, mengambil kebijakan cermat, terukur, ditelaah dari berbagai sisi, tidak grasa-grusu, teguh, dan tetap fokus menghadapi tekanan dari sana-sini.
Setelah terbukti sukses bahu-membahu dalam perang melawan COVID-19, kini tiba waktunya bagi segenap elemen bangsa bersama Pemerintah untuk kembali bangkit bersama-sama membangun negeri.
Tahun politik
HUT Ke-78 Kemerdekaan RI berlangsung di tengah tahun politik menyongsong pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota periode 2024 -2029.
Suhu politik terus menghangat di tengah kompetisi antarcalon dan parpol peserta menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres 19 Oktober hingga 25 November 2023 disusul masa kampanye 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Hari ini pun, walau di permukaan masih tampak suasana silaturrahmi dan keakraban antarcalon presiden, kader parpol dan para pendukung kontestan dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka, menunjukkan suhu politik makin memanas.
Koalisi Indonesia Baru (KIB: Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan); Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP: Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera); serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR: Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa) masih cair dan bisa sewaktu-waktu berubah.
PDI-P mengajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres dengan dukungan PPP. Adapun KPP mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan dalam perkembangan kemudian, Partai Golkar, PAN, dan PKB bersama Partai Gerindra mengajukan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada 19 Oktober nanti, tarik-ulur, “pdkt”, saling klaim keberhasilan dan gagasan, galang-menggalang dilakukan lebih gencar sehingga jika kebablasan bisa memicu keterbelahan bangsa.
Pemanasan suhu politik diperkirakan bakal terjadi terutama terkait tarik-menarik cawapres yang akan diajukan oleh parpol atau koalisi parpol dari sederetan nama-nama yang muncul.
Pada Pemilu 2024 diharapkan tidak terjadi lagi kapitalisasi atau politisasi isu SARA seperti terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 yang nyaris menyeret bangsa ke tubir disintegrasi.
Rakyat yang memiliki hak pilih pun diharapkan tidak sampai terbelah akibat beda pilihan masing-masing serta legowo jika calonnya kalah, pemilu berjalan fair tanpa kecurangan, lancar, dan bebas dari praktik politik uang.
Last but not least, sukses Indonesia mengatasi krisis besar seperti pandemi COVID-19 dan dampak Perang Rusia-Ukraina, akan menjadi modal sosial bagi bangsa ini menggelar hajatan politik akbar pada tahun depan.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia optimistis bahwa Pemilu Serentak 2024 bakal melahirkan pemimpin, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota yang amanah, pekerja keras, memiliki nyali, dan berani membasmi korupsi.
Dirgahayu RI, kompak, bangkit, maju, sejahtera bersama, dan jaya selamanya di bawah naungan NKRI.
*) Nanang Sunarto adalah mantan Wakil Pemimpin Pelaksana Redaksi ANTARA
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023