Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Menurut dia, pada tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara.
"Di sisi yang lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Kemudian, lanjutnya, di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk memengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang kompleks.
Beberapa negara juga telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan yang baru.
Baca juga: Bamsoet tegaskan keputusan amendemen terbatas UUD 1945 tergantung dinamika politik
Bambang menjelaskan di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geoekonomi menjadi semakin penting. Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan ketergantungan ekonomi antara negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik.
Kemudian, perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar-negara, baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan.
"Perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang signifikan, antara lain teknologi komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan implementasi internet of things," jelasnya.
Baca juga: Anggota MPR Erlinawati: Perkuat Ideologi dan UUD dikalangan perempuan
Tidak hanya itu, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran.
Oleh karena itu, selain urgensi proses transformasi, pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi secara signifikan.
"Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita, dengan menata kembali haluan negara untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman," ujar Bambang Soesatyo.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meminta pemerintah tetap menyosialisasikan insentif kendaraan listrik kepada masyarakat.
"Pemerintah di tahun 2023 tetap menyosialisasikan tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik kepada masyarakat," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sosialisasi itu, kata dia, untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dalam rangka menarik investasi manufaktur industri kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga kebijakan tersebut tetap dapat berjalan dan minimal mampu mendekati target yang ditetapkan di tahun 2023.
Hal itu disampaikan Bamsoet terkait kebijakan insentif kendaraan listrik sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru dan konversi, serta pemotongan pajak untuk pembelian mobil listrik sebesar 10 persen.
Dia meminta pemerintah mengevaluasi secara keseluruhan terkait kebijakan insentif kendaraan listrik sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan yakni pada 20 Maret 2023.
"Diketahui peminat kendaraan listrik masih minim, dari target 50.000 pengajuan konversi motor listrik, baru 200 pendaftar pada tahun 2023," ungkapnya.
Baca berita selengkapnya: Pemerintah diminta tetap sosialisasikan kendaraan listrik
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Menurut dia, pada tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara.
"Di sisi yang lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Kemudian, lanjutnya, di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk memengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang kompleks.
Beberapa negara juga telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan yang baru.
Baca juga: Bamsoet tegaskan keputusan amendemen terbatas UUD 1945 tergantung dinamika politik
Bambang menjelaskan di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geoekonomi menjadi semakin penting. Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan ketergantungan ekonomi antara negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik.
Kemudian, perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar-negara, baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan.
"Perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang signifikan, antara lain teknologi komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan implementasi internet of things," jelasnya.
Baca juga: Anggota MPR Erlinawati: Perkuat Ideologi dan UUD dikalangan perempuan
Tidak hanya itu, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran.
Oleh karena itu, selain urgensi proses transformasi, pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi secara signifikan.
"Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita, dengan menata kembali haluan negara untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman," ujar Bambang Soesatyo.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meminta pemerintah tetap menyosialisasikan insentif kendaraan listrik kepada masyarakat.
"Pemerintah di tahun 2023 tetap menyosialisasikan tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik kepada masyarakat," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sosialisasi itu, kata dia, untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dalam rangka menarik investasi manufaktur industri kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga kebijakan tersebut tetap dapat berjalan dan minimal mampu mendekati target yang ditetapkan di tahun 2023.
Hal itu disampaikan Bamsoet terkait kebijakan insentif kendaraan listrik sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru dan konversi, serta pemotongan pajak untuk pembelian mobil listrik sebesar 10 persen.
Dia meminta pemerintah mengevaluasi secara keseluruhan terkait kebijakan insentif kendaraan listrik sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan yakni pada 20 Maret 2023.
"Diketahui peminat kendaraan listrik masih minim, dari target 50.000 pengajuan konversi motor listrik, baru 200 pendaftar pada tahun 2023," ungkapnya.
Baca berita selengkapnya: Pemerintah diminta tetap sosialisasikan kendaraan listrik
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023