Persoalan KKB di Papua harus gunakan pendekatan kebudayaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan penyelesaian persoalan aksi separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.

"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan Polri), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan resistensi KKB di Papua. Oleh karena itu, penyelesaian separatisme dan KKB harus dilakukan secara komprehensif. Dia juga meminta Pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyelewengkan dana otonomi khusus untuk Papua.

"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tegasnya.

Tidak hanya itu, ia mengatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.

"Masyarakat dunia bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif," ucapnya.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengungkapkan dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Menurut dia, pada tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara.

"Di sisi yang lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan," ujarnya.

Di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antarnegara untuk memengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang kompleks.

Kemudian, perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar-negara, baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan.

Tidak hanya itu, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran.