Keadilan sosial harus landasi kebijakan penyelenggara negara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan bahwa keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku penyelenggara negara.

"Kebijakan dan perilaku penyelenggara tersebut, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, keamanan, maupun sosial dan budaya," ucap Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, dia menyebutkan tantangan ke depan makin banyak dan perlu menyikapinya secara bersama-sama karena pekerjaan rumah Indonesia masih relatif cukup banyak.

Bamsoet mengungkapkan salah satu tantangan tersebut adalah pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Merauke dapat merasakannya. Pasalnya, masih terdengar aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.

"Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas," katanya.

Selain itu, dia menuturkan bahwa rakyat Indonesia juga mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan.

"Rakyat turut mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil dan inklusif agar setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi," kata Ketua MPR menambahkan.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.