Pemerintah Kota Jakarta Barat meminta asosiasi perusahaan dan pengusaha menerapkan "work from home" (WFH) untuk menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa hal tersebut terkait persiapan menyambut tamu negara pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN, 4-7 September 2023, di Jakarta.
"Yang menjadi pusat perhatian adalah pengendalian mobilitas karyawan. Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan WFH. Sementara untuk perkantoran, hotel, dan pengelola gedung bisa menerapkan WFH. Pengaturan WFH mungkin 100 persen, 80 persen atau 70 persen, itu diatur masing-masing para pelaku usaha," ungkap Uus melalui keterangan tertulisnya, Kamis.
Uus menuturkan dengan penerapan WFH, maka pihaknya berharap pelaksanaan KTT ASEAN berlangsung dengan lancar tanpa kemacetan.
"Atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami mohon dukungan dan partisipasi agar Kota Jakarta bisa menyelenggarakan KTT ASEAN dengan baik dan sukses," ujar dia saat bertemu para pengusaha dan asosiasi perusahaan swasta terkait pelaksanaan KTT Ke-43 ASEAN.
Baca juga: Migrant Care Jember serap aspirasi eks pekerja migran Indonesia untuk KTT ke-43 ASEAN
Uus menyebut dukungan masyarakat, termasuk pelaku usaha, asosiasi perkantoran, dan perhotelan menjadi indikator kesuksesan penyelenggaraan KTT ASEAN.
"Kesuksesan itu ukurannya adalah dukungan masyarakat, termasuk para pelaku usaha, asosiasi perkantoran, dan perhotelan. Saya yakin bapak ibu yang memiliki karyawannya bisa mengimbau untuk menyukseskan KTT ASEAN," kata Uus.
Adapun pertemuan Wali Kota Jakarta Barat dengan para pelaku usaha, asosiasi perusahaan, dan perhotelan itu diisi dengan sesi tanya jawab seputar pelaksanaan KTT ASEAN.
Dalam sesi tersebut, peserta sosialisasi mempertanyakan aturan Pemprov DKI terkait penerapan WFH.
"Kami menanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta, semacam surat pemberitahuan atau surat edaran terkait penerapan WFH tersebut dalam rangka menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN," tanya perwakilan Mall Taman Anggrek.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah telah membuat surat edaran untuk pelaku usaha dan pengelola gedung terkait partisipasi menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN.
"Saya yakin para pelaku usaha dan pengelola gedung sangat mendukung untuk menyukseskan KTT ASEAN. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita sampaikan kepada pimpinan bahwa Jakarta layak menjadi kota yang baik," kata Uus.
Akademisi sekaligus pakar tata kelola global dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Apriwan menyarankan pemerintah Indonesia agar membahas konflik Laut China Selatan yang melibatkan sejumlah negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.
"Laut China Selatan itu tidak hanya problem negara-negara kecil dan besar, tetapi juga menjadi isu penting bagi Indonesia," kata Apriwan di Padang, Kamis.
Menurut dia, adanya ASEAN Indo Pacifik Forum (AIPF) yang menjadi salah satu agenda dalam rangkaian KTT ASEAN 2023, jadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan perannya sebagai pemimpin di ASEAN sekaligus mencapai kepentingannya di Laut China Selatan.
Selain isu Laut China Selatan, Apriwan juga mendorong pemerintah membahas secara detail sektor ekonomi nasional agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah G20 menjadi modal besar untuk meyakinkan potensi ekonomi pada dunia internasional.Baca berita selengkapnya: Indonesia disarankan bahas konflik Laut China Selatan di KTT ASEAN
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa hal tersebut terkait persiapan menyambut tamu negara pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN, 4-7 September 2023, di Jakarta.
"Yang menjadi pusat perhatian adalah pengendalian mobilitas karyawan. Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan WFH. Sementara untuk perkantoran, hotel, dan pengelola gedung bisa menerapkan WFH. Pengaturan WFH mungkin 100 persen, 80 persen atau 70 persen, itu diatur masing-masing para pelaku usaha," ungkap Uus melalui keterangan tertulisnya, Kamis.
Uus menuturkan dengan penerapan WFH, maka pihaknya berharap pelaksanaan KTT ASEAN berlangsung dengan lancar tanpa kemacetan.
"Atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami mohon dukungan dan partisipasi agar Kota Jakarta bisa menyelenggarakan KTT ASEAN dengan baik dan sukses," ujar dia saat bertemu para pengusaha dan asosiasi perusahaan swasta terkait pelaksanaan KTT Ke-43 ASEAN.
Baca juga: Migrant Care Jember serap aspirasi eks pekerja migran Indonesia untuk KTT ke-43 ASEAN
Uus menyebut dukungan masyarakat, termasuk pelaku usaha, asosiasi perkantoran, dan perhotelan menjadi indikator kesuksesan penyelenggaraan KTT ASEAN.
"Kesuksesan itu ukurannya adalah dukungan masyarakat, termasuk para pelaku usaha, asosiasi perkantoran, dan perhotelan. Saya yakin bapak ibu yang memiliki karyawannya bisa mengimbau untuk menyukseskan KTT ASEAN," kata Uus.
Adapun pertemuan Wali Kota Jakarta Barat dengan para pelaku usaha, asosiasi perusahaan, dan perhotelan itu diisi dengan sesi tanya jawab seputar pelaksanaan KTT ASEAN.
Dalam sesi tersebut, peserta sosialisasi mempertanyakan aturan Pemprov DKI terkait penerapan WFH.
"Kami menanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta, semacam surat pemberitahuan atau surat edaran terkait penerapan WFH tersebut dalam rangka menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN," tanya perwakilan Mall Taman Anggrek.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah telah membuat surat edaran untuk pelaku usaha dan pengelola gedung terkait partisipasi menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN.
"Saya yakin para pelaku usaha dan pengelola gedung sangat mendukung untuk menyukseskan KTT ASEAN. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita sampaikan kepada pimpinan bahwa Jakarta layak menjadi kota yang baik," kata Uus.
Akademisi sekaligus pakar tata kelola global dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Apriwan menyarankan pemerintah Indonesia agar membahas konflik Laut China Selatan yang melibatkan sejumlah negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.
"Laut China Selatan itu tidak hanya problem negara-negara kecil dan besar, tetapi juga menjadi isu penting bagi Indonesia," kata Apriwan di Padang, Kamis.
Menurut dia, adanya ASEAN Indo Pacifik Forum (AIPF) yang menjadi salah satu agenda dalam rangkaian KTT ASEAN 2023, jadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan perannya sebagai pemimpin di ASEAN sekaligus mencapai kepentingannya di Laut China Selatan.
Selain isu Laut China Selatan, Apriwan juga mendorong pemerintah membahas secara detail sektor ekonomi nasional agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah G20 menjadi modal besar untuk meyakinkan potensi ekonomi pada dunia internasional.Baca berita selengkapnya: Indonesia disarankan bahas konflik Laut China Selatan di KTT ASEAN
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023