Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan salah satu pelajaran penting yang didapat Indonesia dari penyelenggaraan KTT ASEAN dan KTT G20 adalah reformasi kerja sama multilateralisme harus menjadi agenda utama komunitas internasional.
Hal itu disampaikan oleh Menlu Retno kepada para peserta Pertemuan Tingkat Menteri Global Governance Group (3GMM) di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (20/9).
"Bagi negara berkembang, multilateralisme harus bisa membawa hasil nyata. Multilaterasme harus inklusif dan harus setara. Jika multilateralisme tidak berjalan, akan sulit mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)," ujar Menlu Retno dalam pertemuan itu.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri pada Kamis, Retno juga menekankan pentingnya memperkuat solidaritas bersama karena tanpa solidaritas, SGDs tidak akan tercapai pada 2030. Oleh karena itu, menurut dia, penting bagi semua negara untuk mendorong isu solidaritas di berbagai platform internasional dan multilateral.
Selain itu, Menlu Retno menyebutkan salah satu pesan penting lainnya dari KTT ke-43 ASEAN dan KTT G20 adalah bahwa negara-negara Global South terbukti dapat menavigasi situasi sulit dan menjembatani perbedaan.
Hal itu antara lain dibuktikan oleh Indonesia, yakni pada saat presidensinya di G20 tahun lalu dan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, yang dinilai dapat menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan negara-negara, kata Retno.
Global South adalah sinonim untuk istilah seperti negara berkembang dan kurang berkembang atau negara dengan ekonomi berpenghasilan rendah.
Seperti istilah tersebut, Global South digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang ekonominya belum sepenuhnya berkembang dan menghadapi tantangan, seperti pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kekurangan modal yang penting -- misalnya teknologi.
Ungkapan Global South secara luas mengacu pada wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania.
Meski banyak perbedaan, namun Retno menyimpulkan dari penyelenggaraan dua konferensi tingkat tinggi (KTT) tersebut bahwa masih ada semangat untuk bekerja sama.
“Dan semangat ini harus terus dikapitaliasi," katanya.
Selanjutnya, Menlu RI menekankan pentingnya mengarusutamakan SDGs di semua platform. "Kebijakan dagang yang diskriminatif harus dihindari. Hak membangun bagi semua negara harus dihormati," ujarnya.
Dengan pencapaian SDGs yang masih sangat jauh dari target, sebagaimana dilaporkan di KTT SDGs beberapa hari lalu itu, maka negara-negara harus terus memperkuat kerja sama dan kolaborasi untuk bisa mencapai SDGs.
“Dibutuhkan sinergi yang lebih baik untuk memastikan hasil yang berorientasi pada solusi," ucap Menlu Retno di penghujung pidatonya.
Global Governance Group (3G) adalah kelompok 30 negara kecil dan menengah, yang terdiri atas anggota G20 dan anggota PBB lain.
Pertemuan 3GMM diselenggarakan secara rutin setiap tahun di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB guna memperkuat jaringan dan mendorong dialog antarnegara-negara anggotanya.
Pertemuan 3GMM kali ini mengangkat tema "Penguatan Multilateralisme untuk Mencapai SDGs".
Menlu Retno hadir di 3GMM sebagai bagian dari Troika G20. Ini adalah kali kedua Menlu Retno menghadiri pertemuan 3GMM setelah partisipasinya tahun lalu pada saat Indonesia memegang presidensi G20.
Pertemuan tahun ini diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menlu RI: Reformasi kerja sama multilateralisme agenda utama
