Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM sebagai kelompok prioritas melalui berbagai program edukasi keuangan di sejumlah daerah termasuk di provinsi itu.

"Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen, karenanya kita bekerja keras meningkatkan literasi keuangan masyarakat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa program kegiatan Like It seri kedua merupakan program untuk pendalaman Pasar di Indonesia yang merupakan kerja sama terutama setelah adanya P2SK (UU Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia).

Dengan adanya P2SK maka mandat untuk meningkatkan literasi dan edukasi menjadi kerja sama antara OJK dan Kementerian Keuangan, BI, dan lain-lain.

"Kita didampingi pelaku jasa keuangan yang menunjukkan bahwa pentingnya sinergi dan kolaborasi. Kita lakukan kolaborasi. Selain meningkatkan literasi, juga memberikan pelatihan inklusi kepada masyarakat. Banyak sebenarnya fasilitas yang di peruntukan bagi UMKM, dan OJK juga sudahmenunjukkan keberpihakan kepada UMKM melalui Security crowdfunding, dan melalui program lainnya," kata Frederica.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, memberikan apresiasinya kepada OJK yang telah menginisiasi kegiatan tersebut, sekaligus memberikan stimulus bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan ekonomi dari bawah.

"Saya meyakini bahwa kebangkitan sektor Ekonomi harus bergerak dari bawah atau dari desa. Dan saya selalu katakan, bahwa Indeks Desa Membangun itu di dalamnya berbicara tentang Indeks Kekuatan Ekonomi. Nah, di dalam Indeks Kekuatan Ekonomi sendiri salah satunya bicara tentang akses Keuangan, Sarana dan Prasarana penunjang perkembangan ekonomi dan sebagainya," kata Gubernur Kalbar.

Dan kaitannya dengan Desa Mandiri, dirinya meminta kepada perbankan maupun otoritas di bidang keuangan untuk tetap memberikan peluang bagi UMKM yang ada di desa-desa untuk mengembangkan potensinya.

"Saya berharap, ada peluang bagi pelaku UMKM yang ada di Desa untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam meningkatkan sektor Ekonomi. Pergerakan keuangan di masyarakat harus bergerak seluas-luasnya, dan ingat perkembangan Ekonomi itu juga berada di Desa," ujar Sutarmidji.

Orang nomor satu di Kalbar ini meminta kepada seluruh pemangku kebijakan sektor keuangan harus memberikan akses seluas-luasnya di Desa untuk dikembangkan agar tidak terbentur dengan pihak rentenir.

"Saya pastikan tidak ada satu pelaku usaha yang berhasil, maju dan besar, yang sumber usahanya dari rentenir. Oleh sebab itu perlu kemudahan untuk berusaha dari segi permodalan untuk meningkatkan ekonomi di Desa," ujarnya.

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023