Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menyebutkan tata ruang industri dan permukiman di wilayah sekitaran Jakarta perlu diperbaiki guna mengurangi tingginya polusi udara yang melanda Ibu Kota belakangan ini.
Menurut dia, tidak adanya tata ruang industri dan pemukiman yang baik di sejumlah wilayah yang menjadi kawasan industri menjadi salah satu faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta.
Hal itu, lanjutnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, disebabkan tidak ada sanksi bagi penyelenggara kebijakan yang tidak mampu menjalankan rencana tata ruang.
Dia mencontohkan di sekitar Bekasi terdapat daerah-daerah industri kecil-kecil tetapi juga menggunakan solar, menggunakan pembangkit yang kecil tetapi juga ada batu bara.
"Aktivitas industri kecil tersebut dapat menghasilkan polutan yang berkontribusi pada polusi udara layaknya sektor transportasi," ujarnya.
Di sisi lain, lanjutnya, transportasi di Kota Jakarta banyak kendaraan motor roda dua, yang mayoritas bisa dikatakan 100 persen menggunakan pertalite, yang RON-nya lebih rendah dibandingkan dengan Pertamax.
Oleh karena itu, Andi mengimbau kepada para kepala daerah di sekitar Jakarta, seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang, untuk duduk bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat guna memetakan wilayah industri dan memperbaiki tata ruangnya.
“Perlu duduk bersama antara ketiga Gubernur ini, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk memetakan wilayah-wilayah industri dan juga tata ruangnya juga diperbaiki,” katanya.
Menurut dia, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Suralaya, Banten bukan faktor utama penyebab polusi, sebab telah menggunakan teknologi untuk menyaring polutan hasil pembakaran batu bara seperti pemasangan Electrostatic Precipitator (ESP) serta alat pemantau emisi Continuous Emission Monitoring System (CEMS).
"PLTU Suralaya telah menggunakan teknologi yang mampu menyaring partikel-partikel yang berpotensi menjadi polutan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator: Perlu perbaikan tata ruang industri guna kurangi polusi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Menurut dia, tidak adanya tata ruang industri dan pemukiman yang baik di sejumlah wilayah yang menjadi kawasan industri menjadi salah satu faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta.
Hal itu, lanjutnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, disebabkan tidak ada sanksi bagi penyelenggara kebijakan yang tidak mampu menjalankan rencana tata ruang.
Dia mencontohkan di sekitar Bekasi terdapat daerah-daerah industri kecil-kecil tetapi juga menggunakan solar, menggunakan pembangkit yang kecil tetapi juga ada batu bara.
"Aktivitas industri kecil tersebut dapat menghasilkan polutan yang berkontribusi pada polusi udara layaknya sektor transportasi," ujarnya.
Di sisi lain, lanjutnya, transportasi di Kota Jakarta banyak kendaraan motor roda dua, yang mayoritas bisa dikatakan 100 persen menggunakan pertalite, yang RON-nya lebih rendah dibandingkan dengan Pertamax.
Oleh karena itu, Andi mengimbau kepada para kepala daerah di sekitar Jakarta, seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang, untuk duduk bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat guna memetakan wilayah industri dan memperbaiki tata ruangnya.
“Perlu duduk bersama antara ketiga Gubernur ini, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk memetakan wilayah-wilayah industri dan juga tata ruangnya juga diperbaiki,” katanya.
Menurut dia, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Suralaya, Banten bukan faktor utama penyebab polusi, sebab telah menggunakan teknologi untuk menyaring polutan hasil pembakaran batu bara seperti pemasangan Electrostatic Precipitator (ESP) serta alat pemantau emisi Continuous Emission Monitoring System (CEMS).
"PLTU Suralaya telah menggunakan teknologi yang mampu menyaring partikel-partikel yang berpotensi menjadi polutan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator: Perlu perbaikan tata ruang industri guna kurangi polusi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023