Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin berharap, dengan mendorong penerapan kebijakan berbasis-bukti masyarakat bisa semakin paham permasalahan polusi Udara yang caranya dengan mengetahui sumber emisi yang menjadi penyebab polusi.
“Dengan data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat dalam keterangan tertulis di, Senin.
Sejauh ini, Rachmat menambahkan, data pemerintah menunjukkan jika polusi udara di Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor.
Oleh karena itu, Kemenko Marves sedang berupaya untuk meningkatkan standar bahan bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia sudah menerapkan dan memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi bahan bakar yang berada di bawah standar itu.
“Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang menetapkan batas pada polutan dalam emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran bahan bakar, seperti sulfur dan karbon monoksida, dan nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (LEZ).
Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation dan ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan riset.
“Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia dan ViriyaENB di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, terutama di sektor swasta.
Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan posisi antara perusahaan yang berusaha mengurangi emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan perubahan perilaku untuk mendorong masyarakat dapat menghasilkan lebih sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
