Irjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, mengatakan, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat masuk dalam 10 daerah di Indonesia dengan tingkat inflasi tertinggi, sehingga perlu upaya serius untuk menurunkan tingginya inflasi tersebut.
"Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), terkait perkembangan inflasi gabungan Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang mana Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam 10 besar yang mengalami inflasi diantaranya, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, NTT, Kalimantan Timur, Sulsel, Sulteng," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah reguler mingguan melalui zoom meeting, Senin.
Untuk itu, dirinya meminta kepada sepuluh kepala daerah yang tertinggi angka inflasinya untuk melaksanakan upaya-upaya maksimal dalam menekan angka inflasi tersebut, bagi kesepuluh Provinsi dengan angka inflasi terendah pihaknya mengucapkan terima kasih atas upayanya dalam mengendalikan inflasi di daerahnya.
Selanjutnya, memasuki pekan ketiga bulan September 2023, pemerintah dihadapkan dengan persoalan kenaikan harga pada beberapa komoditi bahan pangan sekaligus sebagai penyumbang Inflasi sehingga perlu diwaspadai diantaranya beras, cabe rawit dan cabe merah.
"Kenaikan harga cabe rawit dan cabe merah diharapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap tiap daerah terutama daerah yang terjadi kenaikan harga," tuturnya.
Sedangkan untuk kenaikan harga beras, Bulog dan Badan Pangan sedang bekerja keras untuk memperkuat serapan dan produksi dalam negeri, memperkuat cadangan beras pemerintah dengan mekanisme importasi dari luar negeri.
Di samping itu untuk menekan kenaikan harga beras juga dilakukan intervensi ditingkat pusat oleh badan pangan dan bulog.
"Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan bulog dan tim satgas pangan daerah masing-masing agar bisa memantau cadangan dan kenaikan harga beras di daerahnya serta mencarikan solusi, inovasi, kreasi untuk mengatasi kenaikan harga beras agar tidak memberatkan masyarakat," kata Tomsi Tohir.
Usia mengikuti rakor, PJ Gubernur Kalbar Harisson, mengatakan akan segera menindaklanjuti dengan apa yang disampaikan Irjen Kemendagri. Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus berupaya terus menerus agar Kalbar bisa keluar dari sepuluh Provinsi dengan angka Inflasi tertinggi. Tentu sinergi diperlukan dalam mengendalikan inflasi ini.
"Memang saat ini yang kita waspadai adalah dengan kenaikan harga beras, dan kemarin kita juga telah meninjau langsung gudang Bulog. Untuk Kalbar sendiri memiliki stok sebanyak 14.500 ton untuk kebutuhan hingga akhir tahun," kata Harisson.
Sementara itu, untuk langkah optimalisasi dalam mengendalikan angka inflasi di Kalbar Harisson beserta jajarannya akan melakukan operasi pasar sesuai dengan apa yang diinstruksikan Irjen Kemendagri.
"Salah satu langkah yang kita ambil untuk mengendalikan angka inflasi yaitu dengan turun langsung memantau operasi pasar. Kalaupun memang kita sudah turun ke pasar dan harganya masih cenderung naik berarti operasi pasarnya masih masif dan khususnya untuk komoditi beras akan kita tingkatkan lagi," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), terkait perkembangan inflasi gabungan Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang mana Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam 10 besar yang mengalami inflasi diantaranya, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, NTT, Kalimantan Timur, Sulsel, Sulteng," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah reguler mingguan melalui zoom meeting, Senin.
Untuk itu, dirinya meminta kepada sepuluh kepala daerah yang tertinggi angka inflasinya untuk melaksanakan upaya-upaya maksimal dalam menekan angka inflasi tersebut, bagi kesepuluh Provinsi dengan angka inflasi terendah pihaknya mengucapkan terima kasih atas upayanya dalam mengendalikan inflasi di daerahnya.
Selanjutnya, memasuki pekan ketiga bulan September 2023, pemerintah dihadapkan dengan persoalan kenaikan harga pada beberapa komoditi bahan pangan sekaligus sebagai penyumbang Inflasi sehingga perlu diwaspadai diantaranya beras, cabe rawit dan cabe merah.
"Kenaikan harga cabe rawit dan cabe merah diharapkan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap tiap daerah terutama daerah yang terjadi kenaikan harga," tuturnya.
Sedangkan untuk kenaikan harga beras, Bulog dan Badan Pangan sedang bekerja keras untuk memperkuat serapan dan produksi dalam negeri, memperkuat cadangan beras pemerintah dengan mekanisme importasi dari luar negeri.
Di samping itu untuk menekan kenaikan harga beras juga dilakukan intervensi ditingkat pusat oleh badan pangan dan bulog.
"Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan bulog dan tim satgas pangan daerah masing-masing agar bisa memantau cadangan dan kenaikan harga beras di daerahnya serta mencarikan solusi, inovasi, kreasi untuk mengatasi kenaikan harga beras agar tidak memberatkan masyarakat," kata Tomsi Tohir.
Usia mengikuti rakor, PJ Gubernur Kalbar Harisson, mengatakan akan segera menindaklanjuti dengan apa yang disampaikan Irjen Kemendagri. Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus berupaya terus menerus agar Kalbar bisa keluar dari sepuluh Provinsi dengan angka Inflasi tertinggi. Tentu sinergi diperlukan dalam mengendalikan inflasi ini.
"Memang saat ini yang kita waspadai adalah dengan kenaikan harga beras, dan kemarin kita juga telah meninjau langsung gudang Bulog. Untuk Kalbar sendiri memiliki stok sebanyak 14.500 ton untuk kebutuhan hingga akhir tahun," kata Harisson.
Sementara itu, untuk langkah optimalisasi dalam mengendalikan angka inflasi di Kalbar Harisson beserta jajarannya akan melakukan operasi pasar sesuai dengan apa yang diinstruksikan Irjen Kemendagri.
"Salah satu langkah yang kita ambil untuk mengendalikan angka inflasi yaitu dengan turun langsung memantau operasi pasar. Kalaupun memang kita sudah turun ke pasar dan harganya masih cenderung naik berarti operasi pasarnya masih masif dan khususnya untuk komoditi beras akan kita tingkatkan lagi," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023